SULTENG RAYA — Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, per Juni 2024, pendapatan Negara di Sulteng mencapai 48,07 persen dari target tahun ini.


Kepala Kanwil DJPb Sulteng, Yuni Wibawa, mengatakan, realisasi kumulatif pendapatan negara telah mencapai Rp5,52 triliun dengan kenaikan sebesar 22,1 persen (yoy) atau dibanding Juli 2023.


“Kinerja penerimaan pajak dalam negeri, pajak luar negeri, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik secara parsial maupun simultan, bertanggung jawab dalam mendorong pertumbuhan pendapatan negara,” kata Yuni dalam keterangan tertulis yang diterima Sulteng Raya, Selasa (6/8/2024).


Jika dirinci, penerimaan pajak dalam negeri terealisasi sebesar Rp4,1 triliun atau 47 persen (%) dari target 2024 yang tumbuh sebesar 24,02% yoy.
Sampai dengan semester I 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas yang mencapai sebesar Rp3,1 triliun.
Dari segi pertumbuhan, penerimaan atas PPN mencatatkan pertumbuhan yang tinggi sebesar 79,04% (yoy). Pertumbuhan PPN menggambarkan perekonomian sektor riil terutama di wilayah perkotaan Sulteng sedang mengalami pertumbuhan.


Disisi lain, penerimaan perpajakan internasional mencapai Rp939,1 miliar atau 44,05% dari target 2024. Untuk periode Juni 2024, Direktorat Jenderal Bea Cukai berhasil menghimpul sebesar sebesar Rp101,55 miliar.
“Dalam perspektif parsial, komponen bea masuk yang menopang dalam penerimaan perpajakan internasional selama Semester I 2024 mencapai Rp912,99 miliar yang terdorong atas importasi barang prapabrikasi, kabel, pembuluh pipa, bagian dari kendaraan bermotor, reservoir tanki, dan kebutuhan pokok,” katanya.


Selanjutnya, penerimaan PNBP. Hingga 30 Juni 2024, tercatat angka realisasi sebesar Rp476,9 miliar atau 76,83% dari target PNBP 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 4,68% yoy.
“Penerimaan terbesar PNBP berasal dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan 25,41% pada Kementerian Dikbudristek, disusul oleh penerimaan izin keimigrasian dan izin masuk kembali 12,81% yang dipungut oleh Kemenkum HAM, penerimaan modal TAYL 9,67%, dan pendapatan jasa kepelabuhanan 8,08% pada Kemenhub,” katanya.


Sementara itu, pada indikator belanja Negara, hingga 30 Juni 2024, realisasinya telah mengalami pertumbuhan di kisaran 9,86%, ditopang oleh pertumbuhan belanja pemerintah pusat BPP 2,9% dan peningkatan transfer ke daerah (TKD) 13,19%.


“Penyaluran TKD sebesar Rp8,3 triliun 45,47% dari pagu, capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp7,36 triliun yoy,” ungkapnya.


TKD yang telah tersalur sebesar Rp8,33 triliun itu, tumbuh 13,19% yoy. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum dan Dana Desa.
Penyaluran Dana Desa di 2024 digunakan untuk Dana BLT penanganan Penduduk Miskin Ekstrim, pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.


“APBN terus menopang terlaksananya keberlanjutan pembangunan di Sulteng untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat hadir dengan memanfaatkan stimulus perekonomian untuk mengendalikan harga kebutuhan primer, mendorong peningkatan kualitas SDM, dan mengintervensi kegagalan pasar ekonomi,” tutupnya. RHT