SULTENG RAYA- Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM menginstruksikan setiap peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) LXVI yang akan turun dalam waktu dekat untuk membantu Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Pengurus Ranting Muhammadiyah (PRM) di daerah penempatan mereka.
Instruksi ini disampaikan saat membuka kegiatan Baitul Arqam bagi mahasiswa studi akhir yang akan melaksanakan program KKN LXVI dan juga mahasiswa yang akan mengikuti prosesi wisuda, dilaksakan di Aula Rektorat, Ahad (13/7/2024).
“Baitul Arqam adalah program pembekalan bagi mahasiswa studi akhir yang akan melaksanakan KKN, untuk memberikan pemahaman tentang Al-Islam Kemuhammadiyaan. Diharapkan setiap posko KKN di daerah penempatan bisa membantu Muhammadiyah Cabang setempat. Jika perlu, peserta KKN dapat membentuk cabang atau ranting Muhammadiyah di daerah yang belum terbentuk,” ujar Prof. Rajindra.
Lebih lanjut, Prof. Rajindra menegaskan bahwa dosen DPL atau LPPM harus meminta laporan dari peserta KKN LXVI yang aktif mengabdi dan melaksanakan kegiatan Muhammadiyah di daerah. “Penilaian khusus akan diberikan bagi mahasiswa yang berhasil membentuk ranting atau cabang Muhammadiyah,” tambahnya.
Artinya kata Prof. Rajindra, disamping melaksanakan secara menyeluruh syarat khusus yang di syaratkan bagi peserta KKN juga disaranakan untuk melaksanakan kegiatan Kemuhammadiyaan di lokasi KKN.
“Di Kabupaten Ampana, peserta KKN akan ditempatkan di dua sekolah Muhammadiyah yang membutuhkan bantuan. Begitu juga di Kabupaten Donggala, peserta akan ditempatkan di lokasi yang pernah dirintis oleh mahasiswa KKN pada tahun 1990-an,” jelasnya.
Untuk mahasiswa yang ditempatkan di lingkungan kampus, akan diatur oleh Ketua LPPM. Biasanya, ini dikhususkan bagi mahasiswa yang berstatus pegawai, karyawan, atau anggota TNI/Polri. “Mahasiswa KKN di kampus memiliki beban lebih dari peserta lainnya,” sebut Prof. Rajindra.
Rektor juga berpesan agar peserta KKN LXVI harus disiplin, karena hal tersebut akan dinilai oleh masyarakat sekitar tempat KKN. “Jangan sering meninggalkan posko dengan alasan yang dibuat-buat. Program kerja harus jelas dan terkoordinasi dengan Wakil Rektor I. Jika memungkinkan, program MBKM bisa dilaksanakan di daerah KKN, agar indikator utama kita tercapai,” pesan Prof. Rajindra.
Rektor menegaskan bahwa peserta KKN harus mengikuti aturan main sesuai regulasi yang ada dan memberikan pertanggungjawaban yang jelas. “Dosen PPL jangan sampai tidak pernah muncul,” tutupnya. ENG
