SULTENG RAYA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulteng bakal membuat Komite Pengelolaan Bersama Perikanan.
Kepala DKP Sulteng, Arif Latjuba, membuka Focus Group Discussion (FGD) Inisiasi Pembentukan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan di meeting room DKP Sulteng, Jalan Undata, Kota Palu, Rabu (26/6/2024).
“Komite ini merupakan sebuah mekanisme kerja sama dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, nelayan, industri perikanan, dan kelompok masyarakat lainnya. Komite ini penting perannya,” kata Kadis Arif saat menyampaikan sambutan.
Ia mengatakan, FGD dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dan pemahaman bersama yang melibatkan akademisi, asosiasi perikanan, LSM terkait pendekatan pengelolaan sektor perikanan itu.
“Melalui Komite ini memungkinkan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan perikanan. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan atas kebijakan dan regulasi yang dibuat,” ungkap Kadis.
Kata Kadis juga, komite itu dapat mengkoordinasikan berbagai aspek pengelolaan perikanan, seperti konservasi sumber daya, pengaturan aktivitas penangkapan, pengembangan industri, dan perlindungan nelayan. Pendekatan yang terintegrasi, lanjutnya, dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan secara komperhensif.
“Dengan adanya forum ini, berbagai kepentingan dan potensi konflik antara pemangku kepentingan dapat diidentifikasi dan dikelola dengan lebih baik. Hal ini dapat mencegah atau menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Komite ini dapat menjadi sarana untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari pemangku kepentingan terhadap kebijakan yang dihasilkan,” katanya.
Selanjutnya, pemangku kepentingan dapat saling berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan perikanan untuk dapat menghasilkan solusi inovatif dan efektif dalam mengatasi tantangan pengelolaan perikanan.
“Secara keseluruhan, pembentukan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat,” tutupnya. RHT
