SULTENG RAYA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perpustakaan dan Kerasipan (Dispusaka) Sulteng menyelenggarakan kegiatan Rapat Tim Sinergi Program Transformasi Perpustakaa Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Sekaligus Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) di kantor Dispusaka Sulteng, Jalan Banteng, Kota Palu, Selasa (11/6/2024).
Adapun pihak Dispusaka Sulteng melakukan MoU dengan sejumlah pihak tentang kerja sama pengelolaan perpustakaan, peningkatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan akreditasi perpustakaan perguruan tinggi, antara lain; Kemenag Sulteng, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulteng, Disdikbud Sulteng, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Tri Dharma Palu, Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Sentana, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Mulia, UIN Datokarama, Unisa, Unismuh Palu.
Selanjutnya yakni Politeknik Cendrawasih, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bala Keselamatan, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Adhi Guna, Universitas Abdul Azis Lamadjido, Universitas Widya Nusantara, Untad, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan, dan Yayasan Ashbabul Khairat.
Mewakili Kadispusaka Sulteng, I Nyoman Sriadijaya, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dispusaka Sulteng, Muh. Idham Khalid, dalam sambutannya menyampaikan, giat tersebut merupakan salah satu upaya Pemprov Sulteng untuk menumbuhkan budaya baca ditengah masyarakat.
“Dalam giat ini kita melakukan penyusunan rencana kerja dan kecakapan yang dapat mendukung pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan. Meliputi strategi berbasis TPBIS seperti peningkatan layanan perpustakaan, pelibatan masyarakat, dan advokasi kepada pihak-pihak yang berpotensi mendukung kegiatan perpustakaan dalam berbagai bentuk,” katanya.
Menurut Kabid Idham, perpustakaan dan pendidikan adalah sebuah kesatuan dalam upaya mengambangkan strategi kebudayaan untuk mewujudkan society literate melalui gerakan literasi kolektif. Peran perpustakaan dibutuhkan, untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman.
“Amanah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum ini bisa melalui education development yaitu pendidikan karakter yang berkualitas bagi seluruh warga negara, sehingga pendidikan mendorong terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa serta pendidikan juga melahirkan generasi cerdas dan pengetahuan luas, dan memiliki keterampilan, menguasai teknologi, menuju transformasi sosial masyarakat berkemajuan, mandiri dan sejahtera,” katanya.
Dalam rangka implementasi kebijakan, lanjutnya, dibutuhkan pestakawan yang professional nan kompeten yang mampu mendukung ekosistem riset di perguruan tinggi. Literasi, kata dia, tidak menjadi sebatas tekstual, tetapi juga pada kemampuan memahami untuk kemudian mempraktekannya.
“Perpustakaan memfasilitasi proses belajar non formal melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berujung pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat melalui perpustakaan,” tuturnya.
Dikatakannya, perpustakaan memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan. Namun demikian, sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang meragukan keberadaan perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, dan acap kali masing dianggap kurang optimal perannya dalam menciptakan iklim kesejahteraan bagi masyarakat.
Perpustakaan masih dianggap sebagai hal yang kurang berkontribusi dalam kesejahteraan. Perpustakaan menjadi salah satu bagian strategi dalam mengentaskan kemiskinan, membangun kemandirian, meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Langkah tepat menjadikan perpustakaan sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat (livelong learning, red), yang mensyaratkan perpustakaan harus melakukan transformasi sehingga mampu bertahan dan berkiprah lebih baik lagi, sehingga terwujud perpustakaan yang mendukung perubahan dan kemajuan masyarakat.
“Bentuk transformasi perpustakaan saat ini, transformasi inklusi sosial yang tidak hanya untuk mempertahankan keberlangsungan dan keberadaan perpustakaan, namun sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan berbagai kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat langsung dan berkelanjutan yang memiliki impact kepada masyarakat disekitar perpustakaan,” ungkapnya.
Tahun ini, Perpusnas RI memberikan bantuan buku bacaan bermutu 1.000 judul kepada 255 perpustakaan desa dan TBM di Provinsi Sulteng yang terdiri dari Kabupaten Sigi 27 perpustakaan, Kota Palu 19 perpustakaan, Kabupaten Tojo Una-una 20 perpustakaan, Kabupaten Parigi Moutong 41 perpustakaan, Kabupaten Poso 22 perpustakaan, Kabupaten Tolitoli 12 perpustakaan, Kabupaten Donggala 7 perpustakaan, Kabupaten Morowali 7 perpustakaan, Kabupaten Morowali Utara 16 perpustakaan, Kabupaten Buol 20 perpustakaan, Kabupaten Banggai Laut 39 perpustakaan, Kabupaten Banggai Kepulauan 18 perpustakaan, dan Kabupaten Banggai 7 perpustakaan.
Untuk itu, kata dia, pihaknya mengimbau kepada seluruh Kepala Dinas dan kepala pimpinan perguruan tinggi di Sulteng, untuk bergotong royong memajukan dan mewujudkan kerja sama serta secara terus menerus melakukan komunikasi dengan mitra TPBIS meyakinkan akan pentingnya membaca.
“Peningkatan budaya literasi dilakukan dengan mencakup peningkatan gemar membaca di masyarakat, peningkatan perbukuan dan konten literasi, serta peningkatan akses layanan dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial maka dengan terjalinnya kerja sama ini akan memudahkan kita dalam meningkatkan minat baca di perpustakaan,” tutupnya. RHT
