RAYA – Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura diminta mengevaluasi Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo. Pasalnya Richard dinilai punya keterkaitan emosional dengan kandidat yang akan bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Parigi Moutong sehingga dikhawatirkan tidak netral.

Hal itu diungkapkan oleh, salah satu praktisi hukum di Parigi Moutong,Hasbar kepada sejumlah wartawan di Parigi baru-baru ini.

Dia berharap Gubernur Rusdy Mastura, tak pilih kasih dalam mengevaluasi kinerja sejumlah Pj Kepala Daerah di Sulawesi Tengah.

Hasbar mengungkapkan, nama Richard Arnaldo yang menjabat Parigi Moutong, semestinya juga masuk dalam evaluasi tersebut, karena memiliki keterkaitan emosional dengan sejumlah politisi yang terlibat, dalam agenda politik di Kabupaten Parigi Moutong.

Dia mencontohkan, pada Pemilu legislatif bulan Februari 2024 lalu, kedua orang tua Richard ikut dalam pencalonan anggota legislatif yakni ayahnya, Longki Djanggola yang terpilih sebagai anggota -RI dan ibunya, Zalzulmida Aladin terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari dapil Parigi Moutong.

Menurut Hasbar kemungkinan Richard Arnaldo yang secara emosional merupakan anak kandung dari kedua politisi tersebut, memberikan bantuan kepada kedua politisi dari Partai Gerindra tersebut.

Olehnya, untuk menghindari resistensi politik pada Pilkada yang diagendakan serentak pada 27 November 2024, Gubernur Sulawesi Tengah harus mengevaluasi kinerja Pj Bupati, Richard Arnaldo.

Apalagi katanya beredar paman dari Richard yakni Badrun Nggai yang merupakan mantan wakil bupati akan maju dalam kontestasi Pilkada Parigi Moutong.

“Pilkada sudah di depan mata. Kalau misalnya pak Badrun Nggai maju pada Pilkada, beliau adalah paman dari Pj Bupati Parigi Moutong sehinga dikhawatirkan tidak netral,” ujarnya.

Hasbar menyarankan Gubernur Sulawesi Tengah menunjuk Pj Bupati Parigi Moutong yang tidak berafiliasi dengan keluarga politisi, netral alias tidak memiliki kepentingan politik praktis.

“Harusnya Gubernur menempatkan Pj Bupati yang netral, sehingga bisa menjalankan tugas di masa transisi kepemimpinan di Kabupaten Parigi Moutong,” tegasnya.

Sementara itu Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo mengaku tidak khawatir bila kinerjanya akan dievaluasi, baik oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur maupun DPRD. Termasuk mengenai dugaan keterlibatannya melakukan politik praktis di .

“Tergantung yang melakukan evaluasi. Pada dasarnya, saya menerima apapun hasilnya. Bisa dilihat dengan kondisi kemarin (Pemilu 2024), apakah memang saya ada keberpihakan atau tidak,” kata Richard, ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Parigi Moutong, Senin (10/6/2024).

Namun demikian Richard menghargai pandangan dan argumentasi pihak-pihak yang menganggap dirinya tidak netral. Bahkan Dia mendorong agar para pihak melaporkan dugaan tersebut ke lembaga yang berwenang melakukan evaluasi beserta bukti-buktinya.

“Itu argumen dari masing-masing orang. Terserah, kalau memang orang itu berpikir demikian. Jika ada bukti-bukti terkait, silahkan dilaporkan kepada lembaga-lembaga yang melakukan evaluasi, misalnya DPRD, Gubernur dan Mendagri,” jelasnya. AJI