RAYA – Dibawa Kepemimpinan Bupati Mohamad Irwan dan Wakil Samuel Yansen Pongi,  kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun Anggaran 2023.

Ini merupakan kali ke tujuh secara berturut-turut Kabupaten Sigi meraih WTP dari BPK RI sejak Tahun 2017.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Binsar Karyanto kepada Bupati Sigi Mohamad Irwan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulteng, Senin (27/5/2024).

Atas raihan tersebut, Bupati Sigi Mohamad Irwan mendapatkan kesempatan mewakili Kepala Daerah se-Sulteng untuk memberikan sambutan dari BPK RI Perwakilan Sulteng.

Bupati Irwan mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam LHP Keuangan ini sangat menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dan ini juga merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

“Sehingga Kabupaten Sigi dapat meraih predikat opini WTP dari BPK RI tujuh kali secara berturut-turut,”Ungkap Bupati Irwan.

Menurut Bupati dua periode itu, laporan Keuangan yang diterima hari ini mencerminkan komitmen Pemda Sigi untuk menjalankan roda Pemerintahan yang bertanggung jawab dan efisien.

“Tentu dengan adanya laporan ini tidak harus berpuas diri, masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan.

 “Olehnya, Pemda Sigi akan terus berkomitmen dan bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada akan digunakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,”tegasnya.

Diakhir sambutannya, Bupati Irwan tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pemeriksa yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan audit ini dengan teliti dan cermat.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak di Kabupaten Sigi atas dukungan yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Keterbukaan dan partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan. Sehingga, dapat memberikan dampak positif atau manfaat maksimal bagi Daerah dan Masyarakat Kabupaten Sigi,”tutupnya.

Sementara Kepala BPK Perwakilan Sulteng Binsar Karyanto mengatakan pada tingkat kabupaten/kota, LHP atas LKPD yang telah diaudit atau diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan Bupati/Wali Kota untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal 31 Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003.

Katanya, Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai yang disajikan dalam laporan keuangan.

“Hasil pemeriksaan BPK berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) atas LKPD tahun 2023, yakni 10 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah memperoleh predikat Opini WTP dan tiga Kabupaten yang memperoleh predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP),”kata Kepala BPK RI,

Ia menjelaskan opini WDP diberikan karena adanya permasalahan signifikan dan material, antara lain pada akun-akun belanja barang dan jasa, belanja bantuan , belanja modal dan serta tetap.

Ia pun berharap hasil pemeriksaan ini dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah Kabupaten , Parigi Moutong, dan Banggai Kepulauan serta segera menindaklanjuti rekomendasi dan memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan agar penyajian laporan tahun-tahun berikutnya dapat kembali memperoleh opini WTP.

Diketahui 10 daerah tersebut, yakni , Kabupaten Sigi, Tolitoli, Buol, Morowali Utara, Poso, Tojo Una-una, Morowali, Banggai dan Banggai Laut. Sementara tiga kabupaten yang memperoleh WDP  yaitu Kabupaten Donggala, Parigi Moutong dan Banggai Kepulauan.FRY