RAYA — Wali Kota , , menghadiri Halal Bihalal Asosiasi/Forum Pedagang Pasar se- di Pasar Inpres Manonda, Jalan Bayam, Kota Palu, Senin (27/5/2024).
Halal Bihalal yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu ini diikuti sejumlah pedagang pasar yang ada di Kota Palu.
Dalam sambutannya, Wali Kota Hadianto berharap, delapan forum pasar yang sudah terbentuk, semakin dikuatkan hubungan persaudaraannya mampu mengawal kebijakan pemerintah dan memperhatikan aspirasi para pedagang untuk .
“Sehingga, apa yang menjadi harapan pedagang, betul-betul bisa terwakilkan dengan adanya forum ini,” kata Wali Kota Hadianto.
Dia mengungkapkan, selama dirinya menjadi Wali Kota, salah satu masalah utama di Kota Palu adalah kehadiran pasar yang representatif. Sebab menurutnya, pasar-pasar strategis di Palu (Masomba-Manonda-Lasoani, red) belum merepresentasikan pasar yang dimiliki sebuah ibu kota.
Salah satu contohnya, lanjut Hadianto, Pasar Inpres Manonda yang masih bebenturan dengan permasalahan sengketa. Pemkot Palu, kata dia, terhalang untuk merevitalisasi pasar itu.
“Saya berharap, proses sengketa Pasar Manonda ini secepatnya berakhir. Sehingga kami mendapatkan pasar ini secara mutlak. Agar pembangunan pasar yang representatif betul-betul bisa kita wujudkan,” kata dia.
Wali Kota Hadianto meyakini, Pemkot Palu mampu membangun pasar modern untuk Pasar Inpres Manonda. Sebab, pasar itu dinilai sangat strategis menjadi pasar yang representative. “Pasti ini akan berkembang dengan baik,” tukasnya.
“Saya berusaha untuk memberikan keringanan seringan-ringannya kepada masyarakat. Hanya memang kita butuh sinergitas. Karena yang bersumber dari masyarakat, akan kembali kepada masyarakat. Kenapa para pedagang menjual di luar pasar, karena memang keadaan pasar kita belum layak,” ujar Hadianto menambahkan.
Dikatakannya, Kota Palu sejatinya memiliki banyak , tapi tidak dimiliki oleh Pemkot Palu. “Semua itu tidak bisa disalahkan, karena kota ini hasil pemekaran dari Kabupaten ,” katanya.
Sehingga, masalah aset, hampir sebagian besar dari peralihan Kabupaten Donggala dan pencatatan asetnya tidak jelas.
“Itu yang melemahkan pemerintah, sehingga tidak bisa membangun. Persyaratan membangun itu, barang yang dibangun harus barang milik Pemkot Palu,” tegasnya.
Ia kembali menekankan, pengurus forum pasar se-Kota Palu bisa mengawal pemerintah dengan baik. Forum harus proaktif berkomunikasi dengan dinas terkait.
Secara khusus juga, Hadianto sangat berterimakasih atas keberadaan forum itu, karena sangat membantu pemerintah dan membantu para pedagang pasar untuk menyampaikan keluh kesahnya. “Forum ini pasti akan dilaporkan ke pusat. Sehingga nantinya akan terkoneksi dengan dewan pasar,” katanya.
Namun demikian, Wali Kota Hadianto berpesan, jika nanti terhubung dengan pusat, diharapkan agar komunikasi terus dikuatkan dengan Pemda setempat.
“Pesan saya, untuk rumah kita marilah kita selesaikan sendiri. Yang tahu menyelesaikan rumah kita adalah kita. Agar jangan sampai pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan kondisi kita, itu kita terima mentah-mentah. Sehingga berimplikasi terhadap sudut pandang atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” Wali Kota berpesan.
Wali kota mewanti-wanti, kalau hal tersebut terjadi, maka Asosiasi/forum Pedagang Pasar yang tadinya saling bergandengan tangan, bisa berubah. Disamping itu juga, jangan sampai forum itu tidak kritis terhadap kebijakan, Asosiasi harus kritis, apalagi kebijakan yang tidak melibatkan forum.
“Kebijakan pemerintah terkait dengan pasar, harus melibatkan forum. Olehnya, harus bergandengan tangan. Ketika forum ini berkembang, jangan lupa pondasi awalnya,” ungkap wali kota.
Kemudian, harapan lain wali kota terhadap forum Pedagang Pasar se-Kota Palu yakni menjaga kesolidan dan tidak terlibat dalam urusan politik praktis. Forum Pedagang Pasar harus objektif dan netral untuk semua urusan. Jangan sampai terbawa arus politik.
“Jangan sampai tergiring. Saya minta forum ini betul-betul jadi forum komunikasi yang berhubungan dengan pasar,” tutup orang nomor satu di Kota Palu itu. RHT