SULTENG RAYA – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, secara langsung menerima penghargaan ADIPURA 2023 yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Penghargaan itu, diberikan langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya. Menteri Siti, penilaian ADIPURA 2023 dipimpin oleh Ginandjar Kartasasmita, selaku Ketua Dewan Pertimbangan ADIPURA beserta tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, dan pakar persampahan.
Dalam penilaian, KLHK turut melibatkan pakar tata ruang perkotaan, jurnalis, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkemuka, serta ahli di bidangnya dengan dibantu tim teknis.
“Penilaian ADIPURA mengalami perkembangan dan berbagai penyesuaian, termasuk dalam penyusunan kriterianya,” katanya.
Pada 2023, penilaian ADIPURA didorong dengan penerasan sistem pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir.
Penilaian ADIPURA dilakukan dengan berbasis sistem dan data yang mewajibkan daerah untuk menyampaikan data pengelolaan sampah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).
Sementara itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, mengatakan penghargaan ADIPURA itu menjadi cambuk bagi masyarakat Kota Palu agar terus menjaga lingkungan sekitar.
Wali Kota mengatakan, pada 2019, Palu pernah diberikan predikat menjadi salah satu kota terjorok dan terkotor di Indonesia oleh KLHK. Pada 2021, semua unsur Pemerintah Kota Palu bekerja keras membalikkan predikat tersebut, dengan melakukan perbaikan di berbagai sisi.
“Alhamdulillah, di tahun ini, kita mencatatkan sejarah yang cukup membanggakan bagi kita masyarakat Kota Palu. Bahwa Kota Palu meraih Piala ADIPURA untuk pertama kalinya,” tutur Wali Kota Hadianto.
“Penghargaan ADIPURA ini menjadi catatan sejarah yang manis dari buah kerja keras dan komitmen bersama seluruh Pemerintah dan masyarakat Kota Palu,” ujarnya menambahkan.
Dalam meraih ADIPURA, Pemkot Palu mencatatkan sejumlah keberhasilan di bidang pengelolaan lingkungan, seperti merevitalisasi TPA Poi Panda Kelurahan Kawatuna dari open dumping menjadi sanitary landfill dalam setahun terakhir.
Kemudian, melakukan penambahan armada sampah di setiap kelurahan, pembatasan plastik sekali pakai, hingga kenaikan 100 persen gaji anggota Padat Karya sebagai garda terdepan dalam pengelolaan lingkungan di Kota Palu. */RHT
