SULTENG RAYA – High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan dan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Tengah dilaksanakan pada hari Senin, (4/3/2024) di Gedung Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri langsung oleh Gubemur Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Forkopimda Sulteng, Bupati/walikota di wilayah Sulawesi Tengah dari masing- masing daerah, pimpinan instansi vertikal, dan seluruh anggota TPID di Sulawesi Tengah yang hadir secara luring maupun daring melalui platform zoom.
Kegiatan HLM TPID dan TP2DD yang mengangkat tema “Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan dan Mendorong Digitalisasi Daerah” ini dibuka dengan arahan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura.
“Kegiatan HLM ini dilakukan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara seluruh anggota TPID untuk menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Rusdy Mastura.
Gubernur juga menyampaikan harapan agar ada hal yang konkrit dan langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi masalah kenaikan inflasi.
“Perlu komunikasi yang efektif, sehingga seluruh masyarakat sampai level daerah dapat merasakan langsung dampak dari tindakan penanganan inflasi yang kita lakukan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Rusdy memberikan beberapa rekomendasi untuk menjaga inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Pertama , melakukan sidak secara mingguan untuk memantau harga pasokan komoditas pangan serta penyaluran BBM.
Kedua, melaksanaan pasar murah secara mingguan pada hari Sabtu sampai Selasa di pasar tradisional Palu, Luwuk, Morowali, dan Banggai yang disinergikan dengan Warkop TPID.
Ketiga, optimalisasi realisasi APBD (Belanja Tidak Terduga) atau dana dekonsentrasi dari Bapanas untuk mendukung pengendalian inflasi daerah. Keempat, menugaskan BUMD/ BumDes /badan usaha lainnya untuk mendatangkan komoditas rentan Inflasi, seperti beras, cabai, bawang merah, ikan, daging, telur ayam ras yang disubsidi pemerintah daerah atau pembiayaan lainnya. Serta keenam komunikasi kepada masyarakat melalui tokoh agama, tokoh masyarakat media masa, media sosial terkait ketersediaan pasokan pangan belanja bijak mendorong konsumsi beras SPHP.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Rony Hartawan, turut menyampaikan beberapa informasi dan strategi dalam pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
“Inflasi Sulawesi Tengah periode Februari 2024 mencapai 3,37% (yoy), angka ini meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, terutama dipicu oleh kenaikan harga beras sebagai dampak pergeseran masa panen akibat pengaruh el nino yang terjadi di akhir 2023. Kemudian jumlah stok tomat di sejumlah pasar yang belum optimal, karena pasokan yang berkurang, serta kenaikan harga komoditas ikan akibat penurunan pasokan sebagai dampak cuaca buruk di perairan Sulawesi Tengah”, ujarnya.
Rony juga menjelaskan strategi jangka pendek yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan inflasi pangan, yaitu WARKOP (Warung Komoditas Pangan) TPID.
“Konsep kios pangan murah ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam stabilisasi harga dan menjaga pasokan dari barang kebutuhan pokok di pasar”, ujar Rony.
Dalam kegiatan yang sama, Rony juga menyampaikan bahwa TP2DD memiliki peran yang penting dalam mendorong digitalisasi di daerah.
“Kita yakin bahwa digitalisasi di daerah dapat menjadi salah satu faktor yang akan membantu kita dalam pengendalian inflasi melalui terciptanya kelancaran dalam sistem pembayaran. Bagi daerah yang belum mengimplementasikan Kartu Kredit Indonesia (KKI), diharapkan dapat segera melakukan implementasi, guna mempercepat realisasi belanja daerah melalui digitalisasi,” ujar Rony.
Kegiatan HLM ini ditutup dengan penyampaian komitmen seluruh dinas dan instansi terkait yang hadir untuk siap memberikan dukungan terhadap pengendalian inflasi pangan di Sulawesi Tengah. *WAN