SULTENG RAYA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, sepanjang 2023 realisasi APBN sebagai instrumen belanja negara di Sulteng terealisasi sebanyak Rp28,73 persen atau 98,67 persen dari pagu.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng, Yuni Wibawa, mengatakan, kinerja APBN mampu tumbuh dengan kuat, mendukung berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Angka ini tumbuh 21,05 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi penyerapan belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp8,95 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp19,78 triliun,” kata Yuni Wibawa, Senin (29/1/2024).
Ia merinci, realisasi BPP mampu tumbuh sebesar 31,66 persen (yoy) yang ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp4,47 triliun, juga belanja modal sebesar Rp1,94 triliun.
“Kinerja dari belanja pegawai juga turut mempengaruhi pertumbuhan BPP dengan realisasinya yang mencapai Rp2,53 triliun atau naik sebesar 1,22 persen yoy,” katanya.
Sementara itu, untuk Transfer ke Daerah (TKD) pada 2023, telah tersalur sebesar Rp19,78 triliun atau 99,46 persen dari pagu. Angka itu tumbuh 16,8 persen dibanding tahun sebelumnya, 2022.
Kinerja positif tersebut, lanjutnya, terutama ditopang oleh kenaikan realisasi seluruh jenis belanja TKD, kecuali DAK fisik yang turun sebesar 5,06 persen yang disebabkan oleh turunnya pagu 2023 sebesar 12,5 persen dari pagu 2022.
Selanjutnya, penyaluran dana bagi hasil (DBH) mengalami kenaikan 77,377 persen (yoy). Kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik mampu tumbuh 8,84 persen (yoy). Kenaikan realisasi juga ditunjukkan oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,62 persen (yoy), 48,95 persen (yoy), dan 5,73 persen (yoy).
Pendapatan Negara di Sulteng
Sementara itu, ia menjabarkan, realisasi pendapatan Negara di Sulteng mencapai Rp11,13 triliun atau 111,26 persen dari target APBN 2023, tumbuh 15,48 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Capaian yang baik ini melanjutkan tren positif yang terus terjaga sejak periode 2021 dan 2022. Hal ini didukung oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan dalam negeri, kinerja perekonomian Sulteng yang baik, aktivitas konsumsi dan produksi yang terjaga, serta kinerja penerimaan PNBP yang tumbuh tinggi,” katanya.
Penerimaan Pajak telah mencapai Rp8,27 triliun atau 108,10 persen dari pagu, tumbuh 30,54 persen dibanding tahun sebelumnya. Seluruh komponen penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan positif pada akhir 2023. Pertumbuhan tertinggi secara persentase dimiliki oleh komponen PPN dan PPnBM, sebesar 87,76 persen.
“Kontribusi sektoral didominasi oleh pajak yang berasal dari sektor industri pengolahan yang sebesar Rp3,62 triliun sampai dengan Desember 2023,” ungkap Kakanwil Yuni.
Di sisi lain, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp2,17 triliun atau 116,18 persen dari target. Meski demikian, angka itu turun 21,25 persen (yoy).
Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai disokong oleh pertumbuhan bea masuk sebesar 12,95 persen (mtm) yang mengkompensasi penurunan 11,62 persen penerimaan cukai.
Adapun komoditas yang memberikan kontribusi penerimaan Bea Masuk adalah impor kebutuhan pokok berupa beras (KPPBC Pantoloan), peralatan mekanis dan bahan bakar batu bara (KPPBC Morowali). Di sisi lain, mayoritas penerimaan cukai diperoleh dari sanksi administrasi cukai berupa denda (tindakan pengawasan).
Selanjutnya pada indikator penerimaan PNBP hingga 31 Desember terus mencatakan kinerja yang sangat baik dengan angka realisasi sebesar Rp1,08 triliun atau mencapai 195,37 persen dari target 2023, dan tumbuh positif sebesar 39,41 persen (yoy).
“Penerimaan PNBP kembali menunjukkan pertumbuhan signfikan setelah dua tahun ditekan oleh tantangan pandemi. Membaiknya ekonomi masyarakat dan perbaikan layanan Satker Pemungut PNBP menjadi katalis pertumbuhan kinerja PNBP. Prosi terbesar PNBP di Sulawesi Tengah dikontribusikan oleh PNBP yang berasal dari Jasa Pelayanan Pendidikan sebanyak 25 persen yang terdapat pada pendapatan satker BLU, seperti Universitas Tadulako,” tutupnya. RHT
