SULTENG RAYA – Seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajaran di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Palu Tahun Anggaran (TA) 2023 di salah satu hotel di Jakarta, Senin (15/1/2024).
“Terimakasih dan pengharagaan kepada seluruh kepala OPD dan jajarannya atas kehadirannya di kegiatan ini. Saya berharap diikuti semua rangkaian giat mulai dari LPPD, Sakip dan Lakip hingga selesai. Dan terimakasih yang tak terhingga atas kehadiran pihak Kemendagri dalam hal ini Plh Direktur EKPKD Dirjen OTDA Kemendagri RI Imelda, dan jajarannya di giat Pemkot Palu,” kata Wali Kota Hadianto Rasyid, saat membuka kegiatan.
Menurutnya, kegiatan tersebut dapat semakin menguatkan pemahaman bersama menyiapkan LPPD dengan baik dan benar. Bukan hanya sekadar menyusun LPPD saja.
Olehnya, kata dia, ia meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai, baik LPPD, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).
“Semua penyusunan itu kembali kepada semua rencana kerja sesuai dengan visi misi kerja kita semua. Saya berharap kegiatan ini kita ikuti dengan sebaik baiknya. Agar perform kerja kita di Pemkot Palu semakin bagus. Saya juga ikuti kegiatan ini agar bisa lebih menambah pengetahuan saya sebagai Wali Kota Palu. Sukses kita bersama, solid bersama bergerak semakin cepat,” pesannya.
Sementara itu, Plh Direktur EKPKD Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri RI, Imelda, menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Palu dan jajarannya dalam penyelenggaraan Bimtek fasilitasi penyusunan LPPD di Jakarta.
“Saat ini Kemendagri telah meluncurkan versi terbaru aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau SILPPD, yakni SILPDD versi 1.2. Aplikasi SILPDD versi 1.2 merupakan pembaruan dari SILPPD versi 1.1. Pembaruan aplikasi tersebut dapat membantu pelaksanaan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (pemda), serta menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memonitor urusan pemerintahan,” jelasnya.
Aplikasi tersebut, kata dia, juga bisa memonitor tujuan desentralisasi dari aspek pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan, yang pada akhirnya dijadikan sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan di masing-masing pemerintah daerah, sekaligus sebagai bahan pembinaan oleh Pemerintah pusat.
“Dengan versi terbaru tersebut, aplikasi SILPDD juga siap digunakan oleh seluruh pemda se-Indonesia,” tuturnya.
Turut hadir, Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Irmayanti dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palu, Moh Rizal. HGA
