SULTENG RAYA – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan () Sulawesi Tengah, Yuni Wibawa, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di Sulteng sebagai kuasa anggaran 2024 untuk mengakselerasi dana alokasi khusus (DAK) fisik sejak awal tahun.

Hal itu, kata dia, demi menggeser kultur selama ini terjadi yang menumpuk eksekusi di akhir tahun, sehingga tidak menciptakan pemerataan penggunaan anggaran di tiap triwulan tahun berjalan.

“Ini memang jadi perhatian kami ya. Tahun depan, kami terus berupaya nih, kami akan perkuat koordinasi dengan kuasa anggaran agar prosedur-prosedur awal sudah harus selesai di triwulan I 2024, ya minimal eksekusinya itu jalan di Juni atau Juli 2024,” kata Kakanwil Yuni belum lama ini.

Dikatakannya, per November 2023, realisasi DAK fisik di Sulteng baru dikisaran 69,33 persen. Sama hal-nya dengan 2022, realisasi di bulan yang sama juga ada di angka 60-an persen.

“Namun demikian, kita tidak mungkiri, setiap tahun itu dinamikanya berbeda, jadi perlu kemudian dianalisis letak permasalahannya dimana. Di Kemenkeu justru saat ini sedang memberikan punishment, diantaranya ada TKD yang saat ini ditetapkan peruntukannya,” katanya.

Untuk diketahui, TKD Pemda di Sulteng pada 2024 sebesar 18,34 triliun. Penggunaan APBN 2024 diminta langsung diakselerasi sejak awal tahun pada lintas alokasi. RHT