SULTENG RAYA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan () Sulawesi Tengah mencatat, hingga Oktober 2023, realisasi belanja negara telah mencapai Rp21,4 triliun atau 82,06 persen dari pagu.

Angka itu tumbuh 13,28 persen dibanding periode sama tahun lalu (yoy). Realisasi penyerapan belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp7,5 triliun dan ke Daerah (TKD) sebesar Rp13,9 triliun.

Kepala Kanwil DJPb, Yuni Wibawa, merinci, realisasi BPP mampu tumbuh sebesar 41,68 persen yoy, yang ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp3,5 triliun yang tumbuh 56,05 persen yoy, juga belanja modal sebesar Rp1,9 triliun yang tumbuh 91,93 persen yoy.

“Kinerja dari belanja pegawai juga turut mempengaruhi pertumbuhan BPP dengan realisasinya yang mencapai Rp2,1 triliun atau naik sebesar 1,2 persen yoy. Selain itu sebanyak 27,37 persen dari BPP atau sebesar Rp2,1 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui perlindungan sosial, ketahanan pangan, sektor pendidikan, belanja kesehatan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Sulteng Raya, Senin (27/11/2023).

Sementara itu, pada indikator Transfer ke Daerah (TKD), Yuni merinci, hingga Oktober 2023 telah tersalur sebesar Rp13,9 triliun atau 81,77 persen dari pagu, tumbuh 2,2 persen yoy.

“Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi seluruh jenis belanja TKD, kecuali DAK fisik yang turun sebesar 6,8 persen diakibatkan oleh lambatnya data kontrak yang diajukan Pemda ke KPPN,” katanya.

Selanjutnya, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kenaikan 2,56 persen yoy terutama dari pencairan DBH Minerba dan Migas pada 2023 dan kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik mampu tumbuh 10,33 persen (yoy) karena membaiknya sarat salur yang diajukan Pemda.

“Kenaikan realisasi juga ditunjukkan oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 0,18 persen yoy, 83,68 persen yoy dan 9,98 persen yoy,” jelasnya.

Ia mengatakan, penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp196 miliar, dengan jumlah penerima sebanyak 66.486 KPM di 1.842 Desa di Sulteng.

“Kinerja yang baik akan tetap dijaga dengan terus meningkatkan akselerasi belanja dan upaya meningkatkan pendapatan. APBN akan terus hadir untuk melindungi masyarakat Sulteng dan mendorong penguatan ekonomi, khususnya dalam mewaspadai berbagai tantangan kedepan,” tutupnya. RHT