SULTENG RAYA – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah, Yuni Wibawa, mengatakan, tahun depan, alokasi DIPA dana transfer ke daerah (TDK) untuk kuasa anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) di Sulteng meningkat sebesar 4,11 persen dari pagu 2023.
“APBN 2024 sudah ditetapkan di akhir Oktober 2023, Perpres 2024 juga sudah ada, TKD di Sulteng mengalami kenaikan. Dan dari Jakarta memberikan informasi akan diserahkan oleh Presiden pada 29 November 2023 mendatang. Kami di Sulteng rencananya akan menyerahkan itu pada 6 Desember 2023 mendatang,” kata Yuni Wibawa kepada awak wartawan usai acara penganugerahan penghargaan Kemenkeu Satu di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Rabu (15/11/2023).
Kakanwil Yuni mengatakan, fokus penggunaan anggaran secara tematik masih berlanjut seperti tahun ini seperti penanganan stunting, pertumbuhan ekonomi, hingga pengendalian inflasi daerah.
“Dan harapannya, seluruh kementerian lembaga (K/L) dan Pemda juga, sudah memacu realisasi sejak Januari 2024, karena fungsi APBN tadi, bagaimana multiplier effect itu terasa di masyarakat,” ungkapnya.
Adapun alokasi APBN untuk penanganan covid-19 yang beberapa tahun terakhir menjadi fokus pemerintah telah dihilangkan sejak pencabutan status pandemi menjadi endemi covid-19 Juli 2023 lalu.
“Sejak kebijakan Juni bahwa mata rantai covid-19 telah diputus, itu sudah dihilangkan alokasinya, jadi sudah tidak boleh. Begitu juga dengan 2024 nanti. Alokasi yang sebelumnya untuk covid-19 tentunya dialihkan ke penyesuaian program-program yang lebih strategis,” tutupnya. RHT
