SULTENG RAYA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Kemenkeu Satu Awards, di Gedung Pogombo Kantor Gubernur, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Rabu (15/11/2023).
Penghargaan itu dilaksanakan dalam rangka penguatan kerja sama serta apresiasi atas capaian kinerja Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Kemenkeu – Satu Regional Sulteng dengan mengusung tema “Kemenkeu Satu Sulteng Awards dalam rangka Penguatan Kerjasama dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Bersama Kemenkeu – Satu Regional Sulawesi Tengah”.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng, Yuni Wibawa, dalam sambutannya menyampaikan, pemberian penghargaan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Keuangan terkait penguatan kolaborasi, budaya, dan sistem dalam program Kemenkeu Satu untuk mendorong perekonomian di daerah serta memperkuat kerja sama dengan instansi pusat dan daerah dalam pembangunan regional.
“Bahwa mereka yang menerima penghargaan memiliki peran, berkontribusi di dalam setiap program kegiatan mereka yang ikut memberikan multiplier effect untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui peran kuasa anggaran masing-masing,” katanya kepada awak wartawan.
Tujuan selanjutnya, kata dia, yakni mengoptimalkan kinerja fiskal di Sulteng hingga akhir tahun ini, yang tinggal berjalan kurang dari dua bulan ke depan, sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran pusat dan daerah ke depannya.
“Penghargaan ini, bentuk apresiasi dan ungkapan terima kasih kami kepada para stakeholders, yang telah bekerja keras dan cerdas dalam pelaksanaan anggaran yang andal, transparan, dan akuntabel guna mendorong pembangunan Sulteng,” ujarnya menambahkan.
Kakanwil Yuni mengatakan, secara umum penggunaan APBN 2023 di Sulteng on track. Artinya, realisasinya tergolong baik. Ia berharap penggunaan anggaran saat menutup tahun 2023 diatas 95 persen.
“Tetapi kami memberikan perhatian khusus seperti di Kabupaten Donggala, harus ada peningkatan dari sisi tata kelola hingga ke pertanggungjawaban APBN harus ada perbaikan-perbaikan. Kemudian, transfer ke daerah (TKD), ini juga memiliki kendala di beberapa titik, salah satunya ada penyelahgunaan anggaran oleh aparat kepala desa, ini perlu diperbaiki, karena otomatis penyaluran berikutnya akan dihentikan, realisasi menjadi terhambat,” katanya.
Namun demikian, pihaknya akan berupaya melakukan edukasi dan koordinasi kepada pemimpin satker untuk penguatan integritas dan tata Kelola sehingga terus bertransformasi menjadi lebih baik.
Sementara itu, Gubernur Rusdy Mastura, mengatakan, atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Sulteng, dirinya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.
“Ini menjadi pemicu pemerintah dan stakeholder untuk meningkatkan kinerja realisasi APBN yang dikelola, begitupun dengan APBD Pemda. Kita menyadari belum semua yang kita capai, namun ada juga yang perlu kita harus apresiasi misalnya dari pertumbuhan ekonomi kita yang terbaik ketiga, dan masih banyak lagi,” katanya.
Adapun peneriman penghargaan pada kesempatan itu antara lain; pertama, kategori Penilaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2023 diberikan kepada enam instansi yakni Kategori Bagian Anggaran tanpa Unit Vertikal yang diberikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai terbaik tiga, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu sebagai terbaik kedua, TVRI Sulteng sebagai terbaik pertama. Kemudian, Kategori Bagian Anggaran dengan Unit Vertikal diberikan kepada BNNP Sulteng sebagai terbaik ketiga, BPOM di Palu terbaik kedua, Kanwil Kemenkumham sebagai terbaik pertama.
Kedua, kategori Peringkat IKPA KPPN sebagai BUN (Bendahara Umum Negara) Periode Semester I 2023, diberikan kepada KPPN Luwuk sebagai harapan II, KPPN Palu harapan I, KPPN Poso Juara II, dan KPPN Tolitoli juara I. Ketiga, kategori Penilaian Satker dengan Transaksi Penggunaan KKP (Kartu Kredit Pemerintah) Terbesar Periode Semester I 2023 diberikan kepada TVRI Sulteng sebagai terbaik III, Stasiun Meteorologi Mutiara Sis-Al Jufri terbaik II, BPPW Sulteng terbaik I.
Keempat, kategori Penilaian Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (LK UAPPA – W) Tahun Tahun Anggaran 2022 diberikan kepada UAPPA kelompok kecil; Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai terbaik III, Sekretariat Bawaslu Sulteng terbaik II, Ditjen Imigrasi Kanwil Kemenkumham Palu terbaik I. Kemudian UAPPA kelompok sedang; BPS Sulteng terbaik III, Kantor UPBU Mutiara Sis Al-Jufrie terbaik II, dan Pengadilan Tinggi Palu terbaik I. UAPPA kelompok besar; Bidang Keuangan Polda Sulteng terbaik III, Bimas Kristen Kanwil Kemenag Sulteng terbaik II, Kanwil BPN Sulteng terbaik I.
Kelima, kategori Mitra Terbaik dalam rangka Kolaborasi Aktif dan Dukungan Ekspor Produk Perikanan Kabupaten Banggai diberikan kepada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Laut Kelas II Banggai. Keenam, kategori Mitra Terbaik dalam rangka Penanggulangan Pemasukan Narkoba Impor Dalam Wilayah Pengawasan KPPBC TMP C Pantoloan diberikan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng. Ketujuh, kategori Mitra dengan Koordinasi Terbaik diberikan kepada Lanal Palu.
Kedelapan, kategori Penilaian Satker dengan Nilai IKPA 100 diberikan kepada, Satker pagu Kecil (dibawah Rp1,5 miliar) diberikan kepada; Pengadilan Negeri Poso, Kanwil Kemenkumham Palu, KPPN Toli-toli, MTs N 1 Buol, Kemenag Kabupaten Banggai Kepulauan. Satker pagu sedang (Rp1,5 miliar – Rp10 miliar) diberikan kepada; Lapas Kelas III Parigi, Lapas Kelas III Leok, Lapas Kelas III Kolonodale, Lembaga Pemasyarakatan Ampana, Kanwil Kemekumham Palu, Kanwil DJPb Sulteng. Satker pagu besar (diatas Rp10 miliar) diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Palu, Lapas Perempuan Kelas III Palu, Rumah Tahanan Negara Palu.
Kesembilan, kategori Best Collaboration Regional Chief Economist (RCE) Terbaik diberikan kepada BI KPw Sulteng, Mitra Regional Chief Economist (RCE) Terbaik diberikan kepada OJK Sulteng, Mitra Kajian Fiskal Regional (KFR) Terbaik diberikan kepada BPS Sulteng, Best Collaboration – TPID 2023 diberikan kepada Biro Perekonomian Provinsi Sulteng.
Kesepuluh, kategori Penilaian Kualitas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban LKPD 2022 diberikan kepada Kabupaten Parigi Moutong terbaik III, Kabupaten Touna terbaik II, Provinsi Sulteng terbaik I.
Kesebelas, Penilaian Kinerja Pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 diberikan kepada; Provinsi Sulteng terbaik III, Kabupaten Sigi terbaik II, Kabupaten Touna terbaik I (tercepat).
Keduabelas, kategori Kinerja Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diberikan kepada; Kabupaten Touna dan Kabupaten Buol terbaik III, Kabupaten Banggai Laut terbaik II, Kabupaten Tolitoli terbaik I.Ketigabelas, kategori Kinerja Pengelola Barang Milik Daerah Tahun 2022 diberikan kepada Kota Palu, terbaik I.
Keempatbelas, kategori Penilaian Persentase Pemenuhan Pertukaran Data Pemerintah Daerah Terbaik diberikan kepada; Kabupaten Banggai terbaik III, Kabupaten Banggai Kepulauan terbaik II, Kota Banggai Laut terbaik I.
Kelimabelas, kategori Kinerja Terbaik Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 diberikan kepada KPPN Tolitoli.
Keenambelas, Penganugerahan WTP Awards dengan kategori; Provinsi Sulteng (9 Kali WTP berturut-turut), perdikat silver. Gold Achievement (WTP 10 tahun berturut-turut) diberikan kepada; Kabupaten Banggai (11 kali), Kabupaten Banggai Laut (WTP enam kali berturut-turut), Kabuaten Buol (WTP lima kali berturut turut). Silver Achievement (WTP lima tahun berturut-turut) diberikan kepada; Kabupaten Morowali Utara (WTP empat kali berturut-turut), Kabupaten Parigi Moutong (WTP lima kali berturut-turut), Kabupaten Poso (WTP lima kali berturut-turut). Bronze Achievement (Atas Capaian Perolehan Opini WTP) diberikan kepada; Kota Palu (WTP 9 kali berturut-turut), Kabupaten Sigi (enam kali berturut-turut), Kabupaten Touna (WTP 11 kali berturut-turut), dan Kabupaten Tolitoli (emapt kali berturut-turut). RHT
