RAYA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan () Provinsi Sulawesi Tengah, mencatat, realisasi di Sulteng tumbuh positif hingga September 2023.

Tercatat, baik belanja pemerintah pusat (BPP) maupun ke daerah (TKD), sama-sama tumbuh dengan persentase kumulatif 59,79 persen dari pagu tahun ini.

“Realisasi belanja negara telah mencapai Rp18,11 triliun atau 59,79 persen dari pagu, dan tumbuh 11,81 persen yoy dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya,” kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng, Yuni Wibawa, dalam keterangan tertulis yang diterima Sulteng Raya, Selasa (31/10/2023).

Yuni merinci, BPP terealisasi sebesar Rp6,5 triliun dari pagu, sedangkan TKD terealisasi sebesar Rp11,6 triliun dari pagu.

“Kinerja hingga September 2023 mampu terjaga positif, mendukung penguatan ekonomi dan melindungi masyarakat, namun perlu diwaspadai perlambatan pertumbuhan pendapatan,” katanya.

Sementara itu, dari aspek di Sulteng, realisasinya mencapai Rp7,5 triliun atau 82,9 persen dari target APBN 2023, tumbuh 6,7 persen secara yoy September tahun sebelumnya.

“Pendapatan Negara dari dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh positif, sementara pendapatan kepabeanan dan cukai menurun,” beber Kakanwil Yuni.

Ia menjabarkan, penerimaan pajak telah mencapai Rp5,3 triliun atau 58,1 persen dari target, tumbuh 21,1 persen secara yoy, angka ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya 12,8 persen secara yoy.

Kinerja penerimaan pajak yang masih tumbuh positif itu, ditopang kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Namun demikian, Yuni menilai realisasi itu mulai melambat dipengaruhi oleh penurunan signifikan harga komoditas, penurunan impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dari wajib pajak.​

Sementara, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp1,3 triliun atau 62,1 persen dari target, menurun 31,5 persen secara yoy, yang dipengaruhi penurunan bea keluar dan bea masuk. 

“Sementara itu penerimaan cukai tumbuh sangat tinggi yakni 293,3 persen yoy, yang disokong tingginya penerimaan terhadap denda administrasi cukai sebagai bagian dari kebijakan ultimum remedium, dimana pengenaan sanksi administratif lebih dikedepankan dibandingkan sanksi pidana,” katanya.

Penerimaan bea masuk sendiri turun 17,2 persen yoy, yang disebabkan menurunnya importasi bahan prapabrikasi. Bea keluar turun 85,3 persen yoy akibat penurunan harga crude palm oil (CPO) dan adanya kebijakan pembersihan (flush out) stok CPO yang mendorong tingginya ekspor CPO pada 2022. 

Indikator selanjutnya yakni penerimaan PNBP. Hingga 30 September 2023, PNBP terus mencatakan kinerja yang sangat baik dengan angka realisasi sebesar Rp763,2 miliar atau mencapai 140,1 persen dari target, dan tumbuh positif sebesar 23,94 persen secara yoy.

“Penerimaan PNBP satu tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Meski sempat tertekan di dua tahun periode awal -19, namun sejak 2022 telah terjadi kenaikan yang siginifikan pada penerimaan PNBP. Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah atau Satker Pemungut PNBP dalam melakukan perbaikan layanan yang diberikan seiring membaiknya pemulihan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat,” katanya.

Kakanwil Yuni mengatakan, meski perekonomian masih diliputi berbagai tantangan dan ketidakpastian global, perekonomian Sulteng pada kuartal ketiga diperkirakan tetap di atas 7 persen.

Hal itu didukung oleh kondisi inflasi semakin terkendali, aktivitas konsumsi kian membaik, dan daya beli masyarakat yang terjaga.

Dikatakannya, kinerja APBN yang baik akan tetap dijaga dengan terus meningkatkan akselerasi belanja dan upaya antisipasi perlambatan pendapatan.

“APBN akan terus hadir untuk melindungi masyarakat Sulteng dan mendorong penguatan ekonomi, khususnya dalam mewaspadai berbagai tantangan kedepan,” tutupnya. RHT