RAYA – Bupati Banggai, H. Amirudin Tamoreka mengatakan, Kabupaten Banggai merupakan daerah yang rawan dengan politik uang. Hal itu disampaikan Bupati saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Konsolidasi Pengawas Pemilu se-Kabupaten Banggai pada , yang diselenggarakan oleh Kabupaten Banggai, di salah satu hotel di Kota Luwuk, Selasa (26/9/2023).
“Tadi saya mendengarkan laporan dari Bawaslu, kalau daerah kita urutan kedua nasional, Kabupaten Banggai adalah daerah rawan politik uang dan tahun ini merupakan tahun yang luar biasa dalam rangka pelaksanaan pesta demokrasi,” jelas Bupati.

Bupati Banggai juga mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan yang dilaksanakan hari ini, dan disinilah kita akan menyamakan persepsi cara kita mengawas. “Saya berharap kepada semua tim Bawaslu jangan pernah mengajak orang lain berkata jujur kalau dirinya sendiri tidak jujur.Karena banyak orang berbicara harus jujur padahal dirinya sendiri tidak jujur,” tegas Bupati.

Olehnya itu kata Bupati, jika mau mengajak orang jujur harus berangkat dari diri kita sendiri. Karena kalau kita jujur Insya Allah kita akan merasakan nikmat dari kejujuran kita. Karena orang yang jujur susah untuk dicari dan ketika kita mendapatkan orang yang jujur kemanapun iya pergi pasti akan selalu dicari orang.
Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banggai mengatakan, dalam menyambut pesta demokrasi ini kita tetap netralitas tidak memihak kepada salah satu pilihan kita. “Itu dilakukan demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu serentak agar dipersiapkan semua kebutuhan-kebutuhan yang ada kaitannya dengan pesta demokrasi ini,” kata Kajari.

Ketua DPRD Banggai sangat mendukung kegiatan Bawaslu untuk kegiatan demokrasi kita pada 2024 mendatang. “Kegiatan ini menjadi cermin dan kebersamaan kita semua menyangkut dari pada tanggung jawab kita terkait dengan pembiayaan,” terang Ketua DPRD.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng mengatakan, Pemilu 2024 adalah Pemilu yang paling tinggi kompleksitasnya ini mengutip penyampaian Presiden RI Joko Widodo. “Pesta demokrasi tahun 2024 adalah pesta demokrasi terbesar di dunia, karena 512 Kabupaten/Kota serentak dalam satu tahun kalender untuk melaksanakan pesta demokrasi,” terangnya.

Kabag OPS Banggai mengatakan, untuk para pengawas Pemilu yang terpilih dan kepada staf-staf Bawaslu tidak semua kita memiliki kemampuan yang sama. “Jika mengalami kendala di lapangan atau menemukan permasalahan segera komunikasikan dengan pihak terkait dan jangan mencoba untuk mengambil kesimpulan sendiri kalau tidak memahaminya, jadi segera laporkan untuk segera kami mengambil langkah-langkah penyelesaiannya,” pesannya.

Tampak hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD, para unsur Forkopimda, Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Banggai, Koordinator Sekretariat Bawaslu, Ketua dan anggota Panwaslu se-Kabupaten Banggai, Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Banggai, dan seluruh panitia Kelurahan Desa (PKD) sebanyak 450 orang. */MAN