SULTENG RAYA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan () Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Tengah mencatat, hingga akhir Juli 2023, realisasi telah di daerah mencapai Rp13,4 triliun atau 48,7 persen dari pagu. Angka itu tumbuh 16,2 persen dibanding periode tahun sebelumnya.

Kepala Kanwil , Yuni Wibawa, mengatakan, realisasi penyerapan belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp4,8 triliun dan ke Daerah (TKD) sebesar Rp8,6 triliun. Realisasi BPP mampu tumbuh sebesar 46,0 persen (yoy) yang ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp2,2 triliun atau tumbuh 68,3 persen yoy, belanja modal sebesar Rp1,1 triliun atau tumbuh 120,3 persen yoy.

Kinerja dari belanja pegawai juga turut mempengaruhi pertumbuhan BPP dengan realisasinya yang mencapai Rp1,5 triliun atau tumbuh 1,7 persen yoy.

Selain itu, lanjutnya, realisasi belanja prioritas tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja kesehatan, yang realisasinya mencapai Rp113,7 miliar hingga akhir Juli 2023.

Belanja Kesehatan disalurkan antara lain untuk peningkatan pelayanan Kesehatan, pelatihan kesehatan, Bantuan biaya Pendidikan, Pengawasan dan pengendalian, Pemantauan Produk dan Lembaga, Pelatihan bidang Kesehatan, dll. Belanja prioritas juga digunakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan irigasi Gumbasa, peningkatan sarpras jaringan SDA, Pembinaan kepada para petani dan Nelayan, Penyuluhan, Peningkatan Produksi Perikanan dan , dimana realisasinya telah mencapai Rp407 miliar s.d. 31 Juli 2023.

“APBN juga bekerja untuk memulihkan scarring effect yang ada di dalam masyarakat melalui belanja perlindungan seperti rehabilitasi kelompok rentan, lanjut usia, disabilitas, sosial anak dan korban bencana,” katanya dalam konferensi pers di Aula KPPN , Jalan Tanjung Dako, , Selasa (29/8/2023).

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Pelaksanaan Anggara DJPb, Tri Budianto, Analis dan Akdemisi, Ahlis Djirimu, dan para pejabat Satu di Sulteng.

Adapun realisasi perlinsos di Sulteng hingga akhir Juli 2023 telah mencapai Rp7,9 miliar. Di sektor pendidikan, realisasi APBN dimanfaatkan antara lain penyaluran BOS, sertifikasi Guru, Peningkatan Mutu Pendidikan keagamaan, layanan Pendidikan vokasi, pembangunan Sarpras Pendidikan. Hingga akhir Juli belanja ini telah dikucurkan sebesar Rp669 miliar untuk belanja prioritas pendidikan di Sulteng.

Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), hingga akhir Juli 2023 mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,4 persen yoy, dengan angka realisasi sebesar Rp8,6 triliun. Kinerja positif tersebut terutama ditopang realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) akibat naiknya Pagu DBH khususnya jenis Cukai Hasil Tembakau (CHT), Minerba, dan Migas TA 2023 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang disebabkan peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur.

Di sisi lain, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, realisasinya masih lebih rendah dibanding tahun lalu dipengaruhi penyiapan syarat salur.

“Penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa kepada di 1.842 desa atau 66.486 KPM di Sulteng,” kata Kakanwil Yuni Wibawa.

Penyaluran TKD dimanfaatkan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan urusan daerah serta pembangunan sarana prasarana dan operasionalisasi layanan publik di daerah, antara lain; pembangunan infrastruktur dan dukungan operasional di bidang pendidikan, kesehatan, irigasi, air minum, pertanian, transportasi, pariwisata, pengembangan perekonomian, lingkungan hidup, dan pembangunan desa. Realisasi sebagian besar jenis TKD meningkat dibandingkan tahun lalu, di mana untuk DAK Fisik, peningkatan realisasi salah satunya karena simplifikasi dan percepatan Perpres mengenai petunjuk teknis.

PENERIMAAN NEGARA TUMBUH BAIK

Sementara itu, realisasi pendapatan negara di Sulteng sampai dengan akhir Juli tercatat sebesar Rp5,7 triliun atau 63,6 persen dari target penerimaan 2023. Penerimaan negara itu tumbuh positif sebesar 6,9 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif, sementara Pendapatan Kepabeanan dan Cukai menurun.

Secara nominal, realisasi komponen pendapatan negara terbesar bersumber dari sisi penerimaan perpajakan, yang hingga 31 Juli 2023 telah mencatatkan angka realisasi sebesar Rp3,9 triliun (62,9 persen dari target), dan tumbuh 15,4 persen yoy.

Kinerja penerimaan pajak 2023 yang baik didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik, aktivitas produksi dan konsumsi yang terjaga, transaksi domestik yang stabil dan keberlanjutan, serta, implementasi UU HPP.

Sementara itu, dari sisi sektoral, penerimaan pajak didorong tingginya penerimaan pada Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi 45,7 persen dari total penerimaan pajak atau dengan capaian sebesar Rp1,8 triliun.

Kemudian dari sisi penerimaan Kepabeanan dan Cukai per 31 Juli 2023, realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai menurun dipengaruhi penurunan Bea Keluar, sedangkan Penerimaan Cukai dan Bea Masuk masih menunjukkan kinerja positif meskipun melambat.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp1,2 triliun atau 54,6 persen dari target, turun 19,9 persen yoy. Penerimaan Bea Masuk tumbuh 3,82 persen yoy, didorong oleh kenaikan tarif efektif dan menguatnya kurs USD meskipun terjadi penurunan basis impor. Cukai mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 213,8 persen yoy karena disokong tingginya penerimaan terhadap Denda Administrasi Cukai sebagai bagian dari kebijakan ultimum remedium, dimana pengenaan sanksi administratif lebih dikedepankan dibandingkan sanksi pidana.

Sementara itu, Bea Keluar mengalami penurunan sebesar 84,8 persen yoy akibat penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dan adanya kebijakan pembersihan (flush out) stok CPO yang mendorong tingginya ekspor CPO pada 2022.

Selanjutnya penerimaan PNBP hingga 31 Juli mencatakan kinerja yang sangat baik dengan angka realisasi sebesar Rp559,1 miliar dan telah mencapai 111,4 persen dari target, dan tumbuh positif sebesar 30,2 persen yoy.

Penerimaan PNBP satu tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Meski sempat tertekan di dua tahun periode awal -19, namun sejak 2022 telah terjadi kenaikan yang siginifikan pada penerimaan PNBP.

Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah atau Badan Pemungut PNBP dalam melakukan perbaikan layanan yang diberikan seiring membaiknya pemulihan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

“Kinerja ekonomi regional terus menunjukan penguatan di tengah tantangan dan moderasi harga komoditas. Pendapatan mampu tumbuh positif dan belanja negara terjaga dengan baik. Pemerintah akan terus menggali sektor ekonomi dan mengoptimalkan belanja negara untuk memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dinamika nasional dan global akan terus diantisipasi dan dimitagasi dampaknya terhadap perekonomian regional,” tutupnya. RHT