SULTENG RAYA – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, dukung penggunaan listrik. Ia menilai, penggunaan kendaraan listrik, merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah mengurangi emisi dunia.
“Tentunya, kendaraan listrik menjadi alternatif pilihan yang cukup baik untuk kendaraan dinas di Kota Palu. Nanti kita lihat, saya pikir boleh-boleh saja. Semua jadi pilihan yang cukup baik,” kata Wali Kota Hadianto usai melakukan test ride motor listrik produk Kalla Kars di halaman Kantor Wali Kota Palu, Selasa (25/7/2023).
Setelah melakukan test ride, Wali Kota Hadianto memuji motor listrik dari pihak Kalla Kars. Ia mengatakan, selain bagus, modelnya juga tidak ketinggalan jaman.
“Kecepatannya juga menurut saya, aman dan juga kendaraan lebih hemat karena menggunakan listrik,” ungkapnya.
Beli Motor Listrik Dapat Subsidi
Disadur dari Liputan6.com, Pemerintah secara resmi mengumumkan bantuan pemerintah untuk kendaraan berbasis listrik mulai 20 Maret 2023. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Bantuan ini mulai efektif bulan Maret ini,” ujar Luhut saat konferensi pers, di Jakarta, Senin (6/3/2023) lalu.
Insentif kendaraan listrik akan diberikan untuk 200 ribu unit motor sampai pada Desember 2023. Sementara untuk bantuan subsidi mobil listrik akan diberikan kepada 35.900 unit kendaraan.
“Kami usulkan pemberian bantuan pemerintah terhadap sepeda motor EV sebanyak 200 ribu unit, sementara kendaraan roda 4 mobil,” ucapnya.
SUBSIDI MOTOR LISTRIK RP 7 JUTA
Sebagai informasi, Pemerintah memberikan insentif sebesar Rp7 juta per unit untuk 200 ribu unit motor listrik baru dan 50 ribu motor listrik konversi. Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk 35.900 unit mobil listrik, dan 138 unit bus.
Menurut Djoko, lebih baik anggaran insentif kendaraan listrik dialihkan untuk mensubsidi transportasi umum listrik. Berdasar pengamatannya, program yang diformulasikan pemerintah saat ini masih kurang tepat, karena bisa menimbulkan masalah baru seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
“KPK masuk saja diawasi, karena aturannya tidak jelas mau diberikan kesiapanya. Ada baiknya kebijakan tersebut ditinjau ulang disesuaikan dengan kebutuhan dan visi ke depan transportasi Indonesia,” tegasnya.
SIAPKAN RP1,75 TRILIUN
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp1,75 triliun untuk program subsidi motor listrik. Pelaksanaan program ramah lingkungan itu dimulai sejak 20 Maret 2023.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, merinci anggaran subsidi tersebut akan menjangkau 250.000 unit sepeda motor. Besaran insentif kendaraan motor listrik diberikan sebesar Rp7 juta per unit.
“Untuk tahun ini, kira-kira kebutuhan 250.000 unit masing masing Rp 7 juta, sekitar Rp1,75 triliun,” jelas Isa, Selasa (7/3/2023).L6C/HGA
