SULTENG RAYA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan () Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, hingga 31 Mei 2023, tercapai sebesar Rp9,1 triliun atau 33,5 persen dari pagu , tumbuh 12,4 persen terhadap Mei tahun lalu (yoy, red).
“Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp3,1 triliun, 30,3 persen dari pagu dengan pertumbuhan 49,5 persen yoy. Sebanyak 26,1 persen belanja pemerintah pusat atau sebesar Rp818,5 miliar merupakan belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan belanja untuk ketahanan pangan,” kata Kakanwil , Yuni Wibawa dalam keterangan tertulis yang diterima Sulteng Raya, Ahad (2/7/2023).
Dikatakan Yuni Wibawa, belanja sektor kesehatan telah disalurkan sebesar Rp77,6 miliar antara lain; untuk peningkatan pelayanan kesehatan, kesehatan, bantuan biaya pendidikan oleh Satker lingkup Kementerian Kesehatan.
Selain itu, besara belanja juga diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan dan pengendalian, pemantauan produk dan lembaga oleh satker BPOM, serta pelatihan bidang kesehatan, pengendalian dan pengawasan, peningkatan layanan dan lainnya oleh satker BKKBN.
Sementara, untuk mendukung ketahanan pangan, telah disalurkan sebesar Rp287,8 miliar yang pelaksanaannya berupa pembangunan bendungan dan irigasi, peningkatan sarpras jaringan SDA pada satker PUPR, bantuan benih, pupuk, pestisida, pembinaan kepada para petani dan nelayan, penyuluhan, peningkatan produksi perikanan dan pada satker Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Di samping itu, APBN melalui anggaran perlindungan social juga dimanfaatkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta mengantisipasi kenaikan harga di saat hari raya, seperti melalui penyaluran untuk rehabilitasi kelompok rentan, lanjut usia, disabilitas, sosial anak dan korban bencana yang tersalur sebesar Rp4 miliar pada satker Kemensos,” ungkap Yuni Wibawa.
Penyaluran anggaran di sektor Pendidikan juga terus dijaga untuk peningkatan kualitas pendidikan di Sulteng. Realisasi APBN di Sulteng untuk sektor pendidikan hingga 31 Mei 2023 terserap sebesar Rp449,1 miliar.
Pemanfaatannya antara lain untuk gaji pengajar, sertifikasi, PIP, dan KIP Kuliah. Dana pendidikan juga digunakan untuk menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan layanan dan mutu pendikan.

BELANJA TKD TURUN
Dari sisi ke Daerah (TKD), penyalurannya sampai dengan 31 Mei 2023 telah tersalur sebesar Rp5,98 triliun atau 35,5 persen pagu.
“Angka ini turun tipis sebesar 0,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kontraksi ini didorong oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang terkontraksi 15,6 persen yoy dengan realisasi baru mencapai Rp3,6 triliun, kontraksi tersebut disebabkan tersebut disebabkan adanya beberapa Pemda sedang melakukan penyesuaian penganggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menyiapkan laporan rencana penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya sebagai syarat penyaluran,” katanya.
Selain itu, penyerapan DAU terkendala pada penggajian formasi PPPK. Pemda masih kesulitan membayar gaji untuk formasi tersebut karena adanya kebijakan special grant pada penggunaan DAU.
Namun demikian, lanjutnya, komponen TKD lainnya mencatatkan kinerja yang sangat positif. Hal tersebut didukung oleh peningkatan tata kelola yang semakin baik, terutama dari penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik, Dana Bagi Hasil (DBH), DAK fisik, dan dana desa yang mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Serapan DBH di Sulteng mencapai Rp844,4 miliar, melejit 149,6 persen secara yoy, yang sebagian besar dari DBH migas dan mineral dan batubara, kemudian DAK fisik realisasinya mencapai Rp110,8 miliar, tumbuh 152,3 persen yoy.
Sementara DAK non fisik terserap Rp752,9 miliar tumbuh 7,2 persen yoy. Kemudian transfer DID juga tumbuh 140,6 persen yoy dengan penyerapan sebesar Rp26,9 miliar. Dana Desa mampu tumbuh sebesar 8,0 persen yoy atau tersalur sebesar Rp616,8 miliar hingga akhir Mei 2023.
”Penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang sampai bulan Juni 2023 telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp39,8 miliar kepada 66 ribu KPM di 1.842 desa di Sulteng,” tutup Yuni Wibawa. RHT