SULTENG RAYA- Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menyiapkan dana pendamping pendidikan diperuntukan bagi anak-anak dari golongan prasejahtera.
Saat ini kata Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Sulteng, Moh.Habil Masri, SH, pemerintah pusat telah mengucurkan dana BOS, namun dana itu belum menjawab secara keseluruhan permasalahan pendidikan di masyarakat.
Namun paling tidak sudah menjawab sebagian permasalahan dunia pendidikan, dimana saat ini berkat keberadaan dana BOS itu orang tua peserta didik tidak perlu lagi membayar sekolah untuk pendidikan anaknya, alias sekolah gratis.
Tapi disisi lain, peserta didik masih membutuhkan peralatan sekolah, mulai dari sepatu, kos kaki, baju seragam, tas, buku, dan alat-alat tulis lainnya dan itu membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Disinilah katanya dibutuhkan kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini keberadaan dana pendamping untuk peserta didik prasejahtera.
“Karena jika tidak diintervensi oleh pemerintah daerah, maka besar kemungkinan mereka ini akan putus sekolah, saat ini angka putus sekolah masih cukup tinggi di Sulawesi Tengah, salah satu penyumbangnya itu adalah Kabupaten Donggala,”sebutnya belum lama ini.
Katanya, khusus Kabupaten Donggala sudah memiliki Perda untuk menjawab permasalah itu, yakni perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang bantuan pendidikan. Namun hingga saat ini implementasi dari perda itu belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala.
Sudah saatnya kata Habil, Pemerintah Kabupaten Donggala merealisasikan isi dari Perda itu untuk menyelamatkan generasi Kabupaten Donggala dari angka putus sekolah.
Perlu dipahami katanya, pemperantasan kemiskinan erat kaitannya dengan pendidikan, karena salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan adalah lewat pendidikan. Sebab jika angka putus sekolah masih tetap tinggi, maka sepanjang itu juga kemiskinan akan terus diwariskan dari generasi ke generasi.
Begitu juga katanya, pemerintah daerah harus mendata peserta didik tamatan SMA atau SMK yang tidak lenjut keperguruan tinggi, mereka ini perlu diberikan pendidikan vokasi, pelatihan untuk penguatan skill. Agar mereka memiliki skill atau keterampilan sebagai modal mencari kerja, guna memperbaiki taraf hidupnya.
“Sulteng memiliki BLK yang besar, baik di Kota Palu maupun di Banawa, ini bisa digunakan untuk melatih keterampilan adik-adik kita yang tidak lagi lanjut ke perguruan tinggi, di sinilah dibutuhkan kehadiran kebijakan pemerintah daerah,”sebutnya. ENG
