RAYA – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan () Provinsi Sulawesi Tengah, mencatat, hingga 30 April 2023, masih terjaga positif.

Adapun realisasi tercapai sebesar Rp7,4 triliun atau 28,3 persen dari pagu APBN, dan tumbuh 12,1 persen dari tahun ke tahun (yoy).

Kakanwil , Irfa Ampri, mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2,4 triliun atau 25,1 persen dari pagu dengan pertumbuhan 46,6 persen secara yoy.

Sebanyak 23,1 persen belanja pemerintah pusat atau sebesar Rp545,5 miliar merupakan belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan dan belanja untuk ketahanan pangan.

Belanja kesehatan telah disalurkan sebesar Rp53,4 miliar antara lain untuk peningkatan pelayanan kesehatan, kesehatan, bantuan biaya pendidikan oleh Satker lingkup Kementerian Kesehatan. Kegiatan Pengawasan dan pengendalian, pemantauan produk dan lembaga oleh satker BPOM serta Pelatihan bidang Kesehatan, pengendalian dan pengawasan, peningkatan layanan dan lainnya, oleh satker BKKBN.

“Sementara untuk mendukung ketahanan pangan, telah disalurkan sebesar Rp187,1 miliar yang pelaksanaannya berupa pembangunan bendungan dan irigasi, peningkatan sarpras jaringan SDA pada satker PUPR, kemudian bantuan benih, pupuk, pestisida, pembinaan kepada para dan nelayan, penyuluhan, peningkatan produksi perikanan dan pada satker Kementerian Pertanian dan juga Kementerian kelautan dan perikanan,” kata Irfa Ampri dalam keterangan tertulis yang diterima Sulteng Raya, Ahad (28/5/2023).

Di samping itu, lanjutnya, APBN melalui anggaran perlindungan sosial juga dimanfaatkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta mengantisipasi kenaikan harga di saat hari raya, seperti melalui penyaluran untuk rehabilitasi kelompok rentan, lanjut usia, disabilitas, sosial anak dan korban bencana yang tersalur sebesar Rp3 miliar pada satker Kemensos.

Penyaluran anggaran di sektor Pendidikan juga terus dijaga. Realisasi APBN di Sulteng untuk sektor Pendidikan hingga 30 April 2023 terserap sebesar Rp302 miliar.

“Pemanfaatannya antara lain untuk gaji pengajar, sertifikasi, PIP, dan KIP Kuliah. Dana pendidikan juga digunakan untuk menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan layanan dan mutu pendikan,” beber Kakanwil Irfa Ampri.

TKD TUMBUH TIPIS

Dari sisi ke Daerah (TKD) atau anggaran pemerintah di Sulteng, penyalurannya hingga 30 April 2023 telah tersalur sebesar Rp5,06 triliun atau 30,1 persen pagu, tumbuh tipis sebesar satu persen secara yoy.

Lanjutnya, pertumbuhan tersebut diikuti dengan peningkatan tata kelola yang semakin baik, terutama dari penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-Fisik. Penyaluran DAK Non-fisik mengalami pertumbuhan positif disebabkan perbaikan penyampaian syarat salur dari pemda dan rekomendasi dari K/L pengampu yang lebih baik.

“Penyumbang utamanya berasal dari BOS, Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang memiliki alokasi pagu tertinggi,” katanya.

Pada penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) juga menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dari tahun lalu akibat adanya kenaikan pagu DBH, khususnya jenis Minerba dan Migas tahun 2023.

Realisasi DAK Fisik juga mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan percepatan realisasi untuk peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afimasi. Sementara komponen TKD lainnya seperti Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Insentif Fiskal mengalami penurunan disebabkan adanya perubahan kebijakan khususnya penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya.

“Demikian juga penyaluran dana desa juga sedikit lebih rendah disebabkan penurunan jumlah penerima BLT desa dari semula 157 ribu orang di 2022 menjadi 66 ribu orang di 2023,” tutupnya. RHT