SULTENG RAYA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Tengah mencatat penyaluran pembiayaan bersubsidi pemerintah atau kredit usaha rakyat (KUR) melemah baik dari aspek kuantitas debitur maupun plafon pembiayaan.
Kakanwil DJPb Sulteng, Yuni Wibawa, menguraikan, berdasarkan data sistem informasi kredit program (SIKP) Ditjen Perbendaharaan, per 31 Juli 2023, plafon pembiayaan yang tersalur sebesar Rp1,58 triliun, angka tersebut secara year on year (yoy) menurun dibandingkan tahun sebelumnya di bulan yang sama sebesar Rp2,55 triliun.
Sementara untuk debitur, per 31 Juli 2023, jumlah pengakses dana murah itu sebanyak 44.546 debitur. Padahal, di bulan yang sama tahun sebelumnya debitur pengakses sebanyak 64.021 debitur.
Hal ini menandakan bahwa nasabah atau pelaku usaha yang disalurkan subsidi KUR hanya nasabah existing atau nasabah yang telah menerima KUR sebelumnya dan tidak memunculkan debitur baru untuk naik kelas.
Untuk itu, bank penyalur KUR diminta mengakselerasi penyaluran pembiayaan tersebut karena orientasi KUR sendiri yakni untuk menaikkan kelas UMKM dan memunculkan usaha-usaha baru yang naik kelas.
“Saat ini subsidi yang diberikan oleh pemerintah lewat Permenko nomor 1 2023, yakni subsidi bunga sebanyak sembilan persen. Suku bunga untuk pembiayaan ini makin murah, makanya mungkin debitur tadi terus memperbaharui pembiayaannya,” kata Yuni Wibawa.
Berbeda dengan KUR, pada aspek penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) di Sulteng justru akseleratif. Tercatat lewat SIKP per 31 Juli 2023, pembiayaan tumbuh Rp50,33 miliar per 31 Juli 2022, menjadi Rp80,76 miliar.
“Debitur pengakses UMi juga meningkat, saat ini sudah 18.840 pengakses. penyaluran UMi di Sulteng mampu tumbuh tinggi sebesar 60,4 persen yoy. Begitupun debitur juga meningkat 59,2 persen yoy. Debitur terkonsentrasi di Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah debitur mencapai 3.590,” tutupnya. RHT
