SULTENG RAYA – Pendapatan negara di Provinsi Sulawesi Tengah dari pelbagai indikator serapan mencapai Rp4,1 triliun hingga akhir Mei 2023. Angka itu tumbuh 19,7 persen terhadap Mei 2022 (yoy).
Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di Sulteng, Yuni Wibawa, menyebut, secara persentase, pendapatan Negara mampu mencapai 45,7 persen dari target, nyaris setengah dan on the track.
“Pendapatan Negara terus tumbuh tinggi didukung oleh membaiknya aktivitas ekonomi dan efektivitas implementasi kebijakan melalui UU HPP. Pendapatan Negara dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih mampu tumbuh cukup tinggi, sementara Pendapatan Kepabeanan dan Cukai mengalami penurunan,” kata Yuni, Senin (3/7/2023).
Ia merincikan, penerimaan pajak masih kuat yakni mencapai Rp2,9 triliun atau 46,2 persen dari target dengan pertumbuhan sebesar 30,1 persen (yoy).
“Pertumbuhan mengalami peningkatan yang didukung oleh peningkatan perpajakan dari sektor Industri dan sektor Perdagangan,” katanya.
Secara kumulatif, mayoritas jenis pajak tumbuh positif kecuali PPh 22 impor dan PPh pasal 24/29 badan yang terkontraksi karena penurunan aktivitas impor akibat rampungnya beberapa proyek pembangunan smelter di Morowali, serta karena adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 2022 sehingga penerimaan pada 2022 lebih tinggi dari periode 2023.
“Meski demikian mayoritas jenis pajak lainnya mengalami pertumbuhan yang cukup baik, terutama pada jenis PPh Pasal 21 seiring dengan meningkatnya penambahan WP pribadi di kawasan berikat Morowali dan Morowali Utara,” katanya.
Sementara itu, lanjutnya, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai masih on-track terhadap target bulanan yang ditetapkan. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga 31 Mei 2023 telah mencapai Rp781,1 miliar atau 36,1 persen dari target yang dibebankan.
“Angka itu turun sebesar 12,1 persen yoy. Penerimaan bea dan cukai terdiri dari penerimaan bea masuk yang hingga akhir Maret mencapai Rp724,0 miliar atau 34,6 persen dari target, mengalami penurunan 1,8 persen yoy. Utamanya didorong oleh melambatnya kinerja Impor akibat beberapa perusahaan industri pengolahan fokus untuk memaksimalkan produksi dari pabrik yang ada dibandingkan pengembangan pembangunan pabrik baru,” ungkapnya.
Meski kinerja Mei 2023 menurun, namun diproyeksikan hingga akhir 2023 kinerja penerimaan bea masuk diperkirakan akan dapat tumbuh dan mencapai targetnya.
Hal itu didasarkan oleh perusahaan-perusahaan di kawasan industri pengolahan menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan smelter-smelter di kawasan berikat di 2023 yang tentunya akan mendorong peningkatan Impor barang modal prapabrikasi di bulan-bulan selanjutnya.
Kemudian, untuk penerimaan bea keluar, tercatat mencapai Rp56,1 miliar atau 80,7 persen dari target, ini juga mengalami penurunan yang cukup tinggi sebesar 62,9 persen yoy. Penurunan itu didorong oleh perubahan tarif ekspor, moderasi harga CPO di pasar global yang lebih rendah serta adanya pemeliharan operasional pabrik oleh salah satu eksportir di Kabupaten Banggai.
Pada indikator kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terus mengalami peningkatan, hingga akhir Mei 2023 telah mencapai Rp403,5 miliar atau 80,4 persen dari target, tumbuh 36,7 persen yoy.
“Capaian positif ini terutama didorong dari tingginya realisasi pendapatan PNBP lainnya yang mencapai Rp263,4 miliar atau 104,3 persen dari target, tumbuh 59,7 persen yoy,” tutur Yuni Wibawa.
Kinerja itu disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan kementerian dan lembaga (K/L), khususnya pendapatan PNBP dari K/L Kemenkumham, Kemenhub dan Polri.
“Pendapatan BLU juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 7,6 persen yoy, dimana realisasinya telah mencapai Rp140,1 miliar atau 56,2 persen dari target. Penerimaan PNBP BLU di Sulteng sebagian besar ditopang dari pendapatan satker BLU Kementerian Dikbud & Dikti dalam hal ini Universitas Tadulako,” tutupnya. RHT
