SULTENG RAYA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat hingga Maret 2023, realisasi jatuh cukup dalam atau meyusut 53 persen dibanding realisasi hingga Maret 2022.
“Subsidi bunga KUR realisasi penyaluran hingga 31 Maret sebesar Rp329,07 M, turun 53 persen yoy kepada 5.751 debitur,” kata Kepala Kanwil DJPb Sulteng, Irfa Ampri, Kamis (27/4/2023).
“Penurunan tersebut disebabkan perubahan kebijakan penyaluran KUR setelah terbitnya Permenko Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Permenko No 1 Tahun 2022. Perubahan yang signifikan pada penyaluran KUR mikro antara lain suku bunga 6 persen KUR mikro pertama kali, 7 persen kedua, 8 persen ketiga, 9 persen keempat,” ujarnya menambahkan.
Kinerja Penyaluran KUR tertinggi hingga Maret 2023 terdapat pada Kota Palu dengan realisasi sebesar Rp65,11 miliar kepada 890 debitur dan terendah pada Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp2,36 miliar kepada 18 debitur.
Sedangkan untuk realisasi pembiayaan ultra mikro (UMi) sampai dengan akhir Maret 2023 telah mencapai Rp3,40 M atau mengalami kenaikan 225,10 persen secara yoy kepada 800 debitur.
“UMi dari sisi penerima pembiayaan juga mengalami kenaikan sebanyak 572 debitur (250,88%, red) dibanding 2022. Kinerja pembiayaan UMi tertinggi terdapat pada Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp572 juta kepada 13 debitur dan terendah pada Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut sebesar Rp0,” katanya.
Pihaknya mendorong akselerasi bank penyalur KUR agar lebih ekspansif demi peningkatan ekonomi sektor usaha untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi daerah yang di kapitalisasi oleh sektor industri pengolahan.
“Karena 60 persen penduduk kita ada di sektor pertanian, kehutanan, kelautan. Hal ini juga yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita tidak simetris dengan tingkat pengangguran kita yang cukup tinggi diatas 10 persen,” tutupnya. RHT
