SULTENG RAYA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah, mencatat, per kuartal I 2023, kinerja APBN masih cukup solid. Kinerja baik tersebut, dinilai menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang baik di Sulteng.
Kepala Kanwil DJPb Sulteng, Irfa Ampri, mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sulteng momentumnya masih terjaga, beberapa indikator menunjukkan tren baik.
Prospek ekonomi yang kuat tersebut ditunjukkan oleh tingkat konsumsi domestik yang semakin membaik didukung oleh ekspetasi permintaan menjelang lebaran, serta kinerja positif perdagangan internasional Sulteng yang konsisten mencatatkan surplus neraca perdagangan dalam 51 bulan terakhir.
Irfa menjabarkan, neraca perdagangan Sulteng kembali melanjutkan catatan surplusnya pada Februari 2023. Februari 2023, tercatat sebesar 838,4 juta US dollar, naik 222,9 persen dibandingkan periode Februari 2022.
Pada tingkat inflasi gabungan, kata dia, Sulteng pada Maret kembali membaik. Angka inflasi gabungan tercatat sebesar 5,28 persen (yoy), membaik dibanding Februari yang sebesar 5,8 persen (yoy).
“Inflasi yang terkendali menjadi hal positif dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya saat konferensi pers di Aula Kanwil DJPb Sulteng, Jalan Tanjung Dako, Kota Palu, Kamis (27/4/2023).
Pada aspek fiskal, tren belanja APBN hingga Maret 2023 terjaga positif. Hingga 31 Maret 2023, belanja negara tercapai sebesar Rp4,9 triliun atau 19,1 persen dari pagu APBN, dan tumbuh 2,9 persen (yoy).
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1,4 triliun. Sebanyak 40,8 persen belanja pemerintah pusat merupakan belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
“Itu terjadi baik melalui sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan bencana, maupun sektor pelayanan publik lainnya,” ungkapnya.
Adapun, dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran TKD sampai dengan kuartal I-2023 telah tersalur sebesar Rp3,5 triliun (20,9 persen dari pagu), lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu (-7,4 persen (yoy)).
Hal itu disebabkan masih menunggu penyampaian syarat penyaluran dari Pemda dalam hal penyaluran DAU (khususnya DAU earmarked), DAK non-Fisik, dan Dana Insentif Daerah.
Namun demikian, komponen TKD lainnya mencatat pertumbuhan positif, didorong oleh penyaluran dana bagi hasil (DBH) yang lebih tinggi terutama akibat naiknya pagu DBH minerba TA 2023.
“Serapan DBH sampai dengan akhir Maret tumbuh 165,5 persen yoy Rp409,3 miliar. Selain itu, penyaluran DAK Fisik juga lebih tinggi karena sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memulai pelaksanaan DAK Fisik lebih cepat dari tahun sebelumnya, didukung dengan simplifikasi juknis dan jukops DAK Fisik yang digabungkan dalam satu Perpres (Perpres 15 tahun 2023). Tercatat DAK Fisik sudah terealisasi di sebesar Rp13,1 M pada Maret 2023, sedangkan pada Maret 2022 DAK Fisik belum terdapat realisasi sama sekali. Penyaluran dana desa juga lebih tinggi terutama karena peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran. Pada kuarta I ini, realisasi Dana Desa mampu tumbuh 2,4 persen yoy atau telah tersalur sebesar Rp284,7 miliar,” ungkap Kakanwil Irfa.
Realisasi positi APBN, simetris juga dengan pendapatan negara yang melanjutkan kinerja baik di triwulan I-2023, dengan tumbuh 24,7 persen (yoy). Hingga akhir Maret 2023, pendapatan negara tercapai sebesar Rp2,4 triliun atau 26,6 persen dari target APBN 2023.
“Ini dapat dijabarkan pada pendapatan penerimaan pajak mencapai Rp1,6 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp420,4 miliar, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp282,9 miliar,” tutup Irfa Ampri. RHT
