RAYA – Wali Kota , Hadianto Rasyid, mendorong masyarakat lemah alias masyarakat prasejahtera yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS), agar mendaftar di Dinas Sosial (Dinsos) .

Ia mengatakan, untuk bisa mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah, syaratnya adalah masyarakat harus masuk dalam DTKS.

“Ingin dapat bantuan beasiswa kita punya anak atau kita ingin dapat bantuan modal usaha, gratis, syaratnya masuk dalam DTKS. Pokoknya semua program subsidi pemerintah,” jelas Wali Kota Hadianto saat menghadiri launching penyaluran cadangan pangan pemerintah Badan Pangan Nasional di Kelurahan Watusampu, Kota Palu, Kamis (6/4/2023).

Setelah mendaftar, kata dia, dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial Kota Palu, bakal melakukan surveim demi memastikan masyarakat yang bersangkutan layak dimasukkan dalam DTSK.

“Program-program yang diberikan oleh pemerintah, memang tujuannya adalah membantu. Makanya yang dibantu betul-betul dipastikan, layak dibantu,” lanjutnya.

Selain itu, ia juga meminta kepada Dinas Sosial Kota Palu dan para lurah, agar masyarakat yang sudah masuk dalam DTKS dapat dilakukan verifikasi kembali, karena masih banyak keluhan yang ada di lapangan.

“Hari ini, kita dapat bantuan beras dari Pemerintah. Ingat, bahwa Pemerintah Kota Palu juga setiap bulan melaksanakan . Penerima manfaat dari pasar murah itu, semua kita yang masuk dalam DTKS,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, program penyaluran beras cadangan pangan tersebut merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat kepada untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

Ia meminta agar masyarakat memanfaatkan bantuan diberikan dengan sebaik-baiknya, baik dari pasar murah Pemerintah Kota Palu maupun dari pemerintah pusat.

Ia juga mengingatkan, agar masyarakat berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan beberapa hari saja, sehingga tidak ada lagi belanja kebutuhan makan dalam satu bulan.

“Apalagi ini mau , beli banyak-banyak, akhirnya apa, navau (busuk, red). Upayakan beli sesuai kebutuhan. Lombok, tomat, maupun bahan lainnya itu sesuai,” katanya.

Apabila masyarakat berbelanja melebih kebutuhannya, kata dia, kondisi tersebut dapat mempengaruhi ketersediaan barang di pasar.

“Kalau barang di pasar cepat habis, akhirnya harga barang melambung. Sehingga, dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat untuk mengendalikan harga bahan pokok, supaya tidak melambung tinggi,” tuturnya.

Turut hadir, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Mulyono, Kepala Dinas Sosial Kota Palu dan Lurah Watusampu.HGA