RAYA – Kabupaten Poso terus mengoptimalkan kerja-kerja patroli kawal hak pilih bagi warga Poso. Hal ini dilakukan dalam rangka menyikapi instruksi dan surat edaran dari Bawaslu RI.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Poso, Helmi Mongi mengatakan, pihaknya bersama jajaran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) gencar melakukan penyadaran wajib pilih melalui program patroli kawal hak pilih.

“Kami mengoptimalkan seluruh jajaran serta jaringan, agar tidak ada yang terlewatkan dalam proses pendataan yang sedang berjalan saat ini,” ungkap Helmi Mongi saat ditemui media ini, di ruang kerjanya, Senin (20/3/2023).

Lebih jauh kata Helmi, langkah penting itu berupa konsentrasi pengawasan pendataan terhadap masyarakat ke tingkat yang paling bawah.

“Fokus kami adalah kalangan disabilitas, masyarakat di daerah terpencil, baru kemudian mereka yang berada di wilayah perbatasan, sehingga hak wajib pilih tidak ada yang terlewatkan,” terangnya.

Selain itu, kata Helmi, pihaknya segera melaksanakan pleno bersama jajaran Panwascam, se-Kabupaten Poso, mengingat masih banyak temuan masyarakat yang belum dicoklit oleh Pantarlih.
Terkait hal ini kata Helmi, jajarannya telah memberikan saran agar segera dilakukan perbaikan.

“Maka rencana pleno ini, untuk melihat dan mengecek serta memastikan, apakah saran perbaikan ini sudah ditindaklanjuti oleh pihak Poso dan jajarannya atau belum,” urai Helmi

Terkait data pemilih, Helmi juga mengingatkan KPU Poso agar lebih konsen, mengingat Data Penduduk Potensial Pemilih untuk Pemilu ( DP4), kurang lebih 191.000. Data tersebut berasal Kementerian Dalam Negeri. Sementara data terakhir yang tercatat pada bulan September 2022, tercatat pemilih kurang lebih 158.000.

“Ada selisih kurang lebih 33 ribu, antara data terakhir dan data yang dikeluarkan pihak kementerian. Hal ini perlu untuk dilakukan pengecekan lebih mendalam, sehingga kedepan kita memiliki data yang lebih valid, baik untuk ditetapkan DPS maupun ditetapkan pada DPT,” tandas Helmi.

Tidak bisa di pungkiri kata Helmi, pihaknya banyak mendapat laporan terkait adanya data ganda kependudukan serta banyak warga yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat sebagai pemilih.

“Makanya kami akan pleno, menyangkut berbagai temuan serta menyatukan pemahaman, juga mengawal berbagai saran perbaikan agar segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. SYM