SULTENG RAYA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di Provinsi Sulawesi Tengah mencatat per akhir Februari 2023, pendapatan negara di Sulteng mencapai Rp1,5 triliun.
Angka tersebut secara persentase terealisasi sebanyak 16,7 persen dari target APBN 2023 yang telah dicanangkan Kemenkeu. Adapun indikator pendapatan negara itu ditinjau dari sejumlah sektor seperti penerimaan pajak, penerimaan bea cukai, dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Kepala Perwakilan Kemenkeu di Sulteng dan Kakanwil DJPb Sulteng, Irfa Ampri menjelaskan, pada indikator penerimaan pajak masih sangat kuat yakni mencapai Rp1,4 triliun atau 16,5 persen dari target, tumbuh 21,7 persen (yoy).
Kinerja penerimaan pajak, kata dia, dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih tinggi, aktivitas ekonomi yang terus membaik, serta dampak implementasi UU HPP.
“Ke depannya, penerimaan pajak diwarnai kewaspadaan sejalan dengan tren penurunan harga komoditas dan normalisasi basis penerimaan. Namun demikian, optimisme tetap ada mengingat aktivitas ekonomi yang terus meningkat dan optimalisasi implementasi UU HPP,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Sulteng Raya, Senin (20/3/2023).
Selanjutnya, pada indikator kepabeanan dan cukai, hingga akhir Februari 2023, realisasi penerimaan on-track meski mengalami perlambatan akibat penurunan penerimaan bea keluar.
Namun demikian, penerimaan bea masuk masih menunjukkan kinerja baik. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp226,4 miliar atau 10,5 persen dari rarget, turun 26,4 persen secara yoy.
“Penerimaan bea masuk turun -2,6% yoy, penerimaan terhadap bea masuk diperoleh atas bangunan prapabriksa, pipa, pompa, dan bbarang-barang kebutuhan pengolahan nikel.
Selanjutnya, penerimaan cukai diperoleh atas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Denda Administrasi Cukai Hasil Tembakau (HT), dan efektivitas pengawasan. Sementara, kinerja bea keluar menurun dipengaruhi harga CPO yang sudah termoderasi.
Lanjut Irfa, pada kinerja PNBP, tren terus mengalami peningkatan, hingga akhir Februari 2023 penerimaan telah mencapai Rp98,8 miliar atau 19,7 persen dari target, tumbuh 48,6 persen yoy.
“Capaian positif ini terutama didorong dari realisasi pendapatan PNBP lainnya mencapai Rp93,4 miliar atau 37,0 persen dari target yang disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan K/L, khususnya jasa/layanan pada K/L Kemenhub dan Kemenkumham. Pendapatan BLU juga mencatatkan pertumbuhan positif, Rp5,4 miliar atau 2,2 persen dari target yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan jasa pelayanan pendidikan PTN, Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, dan Rumah Sakit,” imbuhnya.
Saat ini, kondisi ekonomi global masih dihadapkan pada peningkatan tekanan geopolitik, tingginya inflasi dan suku bunga, serta volatilitas pasar keuangan.
Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Sulteng pada Kuartal I 2023 diproyeksi tetap stabil, ditopang utamanya oleh kinerja dari sektor riil dan eksternal serta fiskal dan moneter.
Kinerja APBN hingga Februari 2023 mencatatkan defisit yang lebih baik dari periode tahun sebelumnya karena didukung kinerja pendapatan yang masih kuat dan tren belanja yang positif. Sebagai shock absorber, APBN tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi, dengan tetap waspada dan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.
“Dalam negeri ekonomi kita masih sangat baik. Kuartal 1 kita optimis akan tetap terjaga stabil dari sisi pertumbuhan ekonomi yang tadi didukung dari data-data penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan bea cukai. Kinerja APBN di 2023 sampai Februari jauh lebih bagus dibanding Februari tahun lalu. APBN akan tetap menjadi instrumen yang kita jaga untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia. Shock yang mungkin terjadi akibat goncangan ekonomi global harus terus kita antisipasi. Untuk itu, APBN akan terus responsif dan fleksibel,” katanya, mengutip pernyataan Menkeu Sri Mulyani. RHT
