RAYA – Untuk menekan peningkatan jumlah di Kabupaten Poso,  Pemda menggelar rembuk stunting di ruang pertemuan Bapelitbangda Kabupaten Poso, Jumat (9/3/2023).

Wakil Bupati sekaligus  Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Poso, Yasin Mangun mengatakan,  sampai saat ini,  Pemda telah mengerahkan seluruh OPD bersama masyarakat untuk menurunkan jumlah stunting di daerah ini. Upaya itu telah berhasil dilakukan dalam setahun terakhir.

“Selama hampir setahun ini, dari kerja-kerja tim stunting dan masyarakat, telah berhasil menurunkan tren stunting sebanyak 2 persen lebih. Kedepan, dari 8 aksi yang kami lakukan akan sangat berpengaruh untuk menekan perkembangan jumlah stunting itu sendiri,  termasuk ke 17 OPD akan menganggarkan kegiatan penurunan angkan stunting,” sebut Wabub Yasin.

Sementara Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Farida Lamarauna mengatakan bahwa sampai saat ini, Kabupaten Poso telah memahami tugas dan upaya untuk menekan jumlah stunting yang ada di daerah ini.

“Kabupaten Poso telah sangat paham dengan upaya menekan perkembangan stunting. Ke depan Pemerintah Desa harus mengalokasikan 2 persen dari dana desanya untuk menekan stunting yang dimaksud. Ke depan juga  dilakukan  penguatan seperti ini, maka harus dihadirkan Desa dan Kelurahan di lokasi ditemukannya stunting. Namun secara keseluruhan Poso telah berhasil turut serta menekan jumlah Stunting, ” jelasnya.

Sedangkan Kepala Bapelitbangda Poso, Yus Madoli mengaku, perhatian Pemda Poso memang besar pada upaya menekan jumlah stunting. 

“Stunting itu bukan hanya berada di pedesaan tetapi di perkotaan juga. Poso merupakan Kabupaten terluas di Sulteng dengan luas wilayah 11 persen dari luas Provinsi Sulteng, dengan jumlah penduduk sebesar 251. 185 jiwa mempunyai tugas yang sangat berat untuk menekan jumlah pertumbuhan Stunting di daerah ini. Sehingga rembuk Stunting ini digelar sebelum Musrembang Kabupaten, untuk diterjemahkan pada Perencanaan Daerah. Ada 16 OPD yang terlibat dalam upaya menekan Stunting, ” jelas Yus Madoli.

“Seharusnya ke depan, semua OPD dimaksud harus terlibat termasuk dalam penganggarannya. Pengalaman kami, bantuan makanan tambahan yang diberikan bukan dikonsumsi oleh ibu hamil dan bayi,  tapi disuguhkan ke tamu yang datang, ini adalah pemahaman yang keliru, ” tambah Yus Madoli.

Hadir dalam kegiatan rembuk sunting Kabupaten Poso adalah pemerintah desa dan kelurahan,  camat,  serta sejumlah kepala OPD dan stakeholder lainnya. SYM