SULTENG RAYA – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mencatat, realisasi 2023 di wilayah kerja (empat daerah di Sulteng, red) terakselerasi dengan positif hingga akhir Feburari 2023.

Kepala KPPN Palu, Mahfud, mengatakan, kerja keras APBN yang sebagian dikelola KPPN Palu diwujudkan melalui akselerasi yang terealisasi sekitar 10,17 persen atau sebesar Rp1,309 triliun per 28 Februari 2023.

Belanja negara tersebut terdiri atas belanja pegawai terealisasi sebesar Rp212,27 miliar dari pagu Rp1,78 triliun (11,9 persen), belanja barang terealisasi sebesar Rp169,05 miliar dari pagu Rp2,55 triliun (6,62 persen), belanja modal terealisasi Rp72,35 miliar dari pagu sebesar Rp996,5 miliar (7,26 persen), dan belanja bansos terealisasi Rp258,43 juta dari pagu sebesar Rp11,8 miliar (2,19 persen).

Dari sisi Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), KPPN Palu mendapatkan amanah baru mulai 2023, yakni sebagai penyalur Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sehingga porsi belanja transfer yang dikelola bertambah.

Per 28 Februari 2023, KPPN Palu mengelola belanja transfer sebesar Rp7,53 triliun diantaranya, Dana Desa tahap satu dan BLT untuk empat desa di Kabupaten Parigi Moutong sudah disalurkan sebesar Rp1,22 miliar.

DAK Non Fisik tersalurkan sebesar Rp81,6 miliar untuk Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten , Kabupaten , Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu yang masing-masing dialokasikan di antaranya untuk dana BOS, dana BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, serta bantuan operasional kesehatan puskesmas, dan DAU dan DBH gelombang satu yang tersalurkan sebesar Rp772 Miliar.

“Awal 2023 dibuka dengan kinerja positif APBN dengan dukungan belanja yang terjaga diimbangi dengan pertumbuhan positif , serta menguatnya pemulihan ekonomi Indonesia dilihat dari meningkatnya konsumsi masyarakat dan kinerja ekspor,” kata Mahfud, Selasa (7/3/2023).

Mahfud menyampaikan, anggaran 2023 oleh Menteri Keuangan telah menetapkan beberapa langkah strategis pelaksanaan anggaran yang perlu dilakukan agar pelaksanaan APBN dapat terakselerasi, yakni peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, akselerasi pelaksanaan program/kegiatan.

Selanjutnya, percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, peningkatan akurasi penyaluran dana Bansos dan Bantuan Pemerintah (Banper), dan peningkatan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja peningkatan monitoring dan evaluasi.

“Pelaksanaan APBN 2023 difokuskan untuk peningkatan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau,” tuturnya. RHT