SULTENG RAYA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik dan mengambil sumpah 13 Pengurus DPC kabupaten/kota se-Sulteng, di Gelora Bumi Kaktus (GBK) Kota Palu, Senin (27/2/2023).
Dalam amanatnya, AHY menegaskan sikap Partai Demokrat saat ini yang tidak berada di pemerintahan dan bertindak sebagai oposisi. Sebagai oposisi, AHY meminta agar kader Demokrat tidak takut untuk mengeluarkan pendapat selama hal itu mengandung kebenaran dan keadilan.
“Demokrat jangan takut berbicara, selagi itu mengandung kebenaran dan keadilan. Demokrat hari ini sebagai oposisi, karena kita ingin memberikan chek and balance. Kita ingin memberikan koreksi dan kritik-kritik yang membangun untuk kebaikan negeri kita,”kata AHY di depan ribuan Kader Demokrat Sulteng.
AHY mengatakan, oposisi dalam sebuah negara demokrasi merupakan hal yang lumrah. Jangan sampai negara Indonesia tidak ramah bagi yang ingin menyampaikan pendapat termasuk kritik.
“Kita ingin warga negara Indonesia memiliki kebebasan, jangan sampai takut berbicara di negerinya sendiri,”jelasnya.
Putra Sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengatakan, Partai Demokrat hadir untuk memberikan perubahan dan perbaikan di negeri ini. Olehnya, Pemilu tahun 2024 momentum merebut kembali kepemimpinan nasional agar program-program pro rakyat dapat dijalankan.
“Semoga Demokrat bisa mengambil peran penting dalam koalisi perubahan.
Jika Demokrat kembali ke pemerintahan nasional, Insya Allah program-program pro rakyat dan program yang lebih adil bisa kembali kita jalankan,”katanya.
AHY mengatakan, jika 2024, Partai Demokrat kembali dipercaya di pemerintahan, maka banyak yang harus diubah, diantaranya perbaikan ekonomi masyarakat, daya beli yang tinggi, mengurangi pengangguran serta meningkatkan penghasilan masyarakat.
“Kita ingin Indonesia kedepan, lebih sejahtera lagi rakyatnya. Demokrat tidak ingin banyak janji, tetapi kita sudah pernah memberikan bukti selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Presiden SBY,”jelasnya.
“Kita rindu kebijakan-kebijakan yang pro rakyat yang membantu rakyat kecil, yang mengurangi kemiskinan, yang meningkatkan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai Indonesia tidak adil, hanya seolah-olah dikuasai dan dimiliki oleh segelintir orang saja. Kita ingin Indonesia adil untuk semuanya,”jelasnya menambahkan. WAN
