SULTENG RAYA – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Administrasi,Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Sulteng, Moh Faizal Mang, membuka kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) 2023 di salah satau hotel di Kota Palu, Rabu (15/2/2023).

Pada Rakerda mengusung tema ‘Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sulawesi Tengah’ itu, Asisten Faizal Mang menginginkan perlu penggarapan serius dari seluruh pihak dalam pencapaian program tersebut.

Menurutnya, yang perlu disoroti dan mendapat dorongan bersama, yakni penggunaan kontrasepsi di Sulteng dan prevalensi kebutuhan ber-KB belum terlayani alias unmet need di Sulteng yang masih tinggi.

“Secara umum pengguna KB di Sulawesi Tengah baru mencapai 62.47 persen. selain itu kebutuhan ber KB yang belum terlayani juga masih cukup tinggi, yaitu 27.93 persen, saya berharap 20 persen yang belum ber KB di garap dengan serius untuk dapat meningkatkan prevalensi penggunaan KB di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Ia berharap, Rakerda kali ini dapat menghasilkan rumusan rekomendasi untuk menyelesaikan seluruh permasalahan sektor kependudukan dan KB dalam Percepatan Penurunan Stunting di Sulteng. Selain itu, ia berpesan agar semua pihak menjadi Pahlawan stunting dan menjadikan Keluarga Berencana sebagai motivasi dalam penurunan stunting.

 “Coba kita lihat dari narasi dalam lagu itu di bait ketiga, ‘putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga sehat sentosa’. Saya kira, bayangkan lagu KB itu, saya masih SD saya sudah dengar lagu itu. Pesan dari lagu saya kira cukup bagus kita jadikan motivasi dalam rangka memerangi stunting yang bapak presiden sering ingatkan dalam rapat-rapat kerja seperti ini,” ucapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, dr Eni Gustina, mengatakan, jarak waktu kehamilan dan persalinan memiliki korelasi signifikan terhadap pemenuhan nutrisi bagi ibu dan terutama bayi dilahirkan.

“Kekurangan nutrisi pada masa kehamilan dan persalinan dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan stunting,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata dia, penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan merupakan solusi tepat mencegah stunting, sehingga diperlukan penguatan pencapaian target melalui pelayanan kontrasepsi.

“intervensi kita untuk penurunan resiko adalah bagaimana kita mencegah tidak terjadi kelahiran pada anak-anak di bawah 20 tahun, juga mencegah terjadi kelahiran ibu diatas 35 tahun dengan menjarangkan jarak anak dan mengurangi jumlah anak tidak terlalu banyak, ini juga hal yang sangat memperkuat dalam upaya kita penurunan stunting, sehingga pelayanan KB harus kita lakukan penguatan pencapaian target pelayanan kontrasepsi,”jelasnya

Eni sapaan akrabnya, menyarankan agar masyarakat dapat diberikan pemahaman untuk menggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang dinilainya sangat efektif dalam menjarangkan kehamilan dan juga ekonomis

“Karena dengan menggunakan kotrasepsi MKJP lebih ekonomis. Misalnya pakai implan atau IUD jauh lebih ekonomis dibandingan 3 bulan sebulan sekali ke faskes, misalnya mendapat suntik, pengeluaran lebih besar, suntiknya memang gratis tetapi ada biaya transport yang cukup besar”ujarnya

Dalam upaya percepatan penurunan stunting Eni Gustina juga menyampaikan 4 upaya akselerasi 2023 yang menjadi perhatian bersama.

Pertama, penguatan koordinasi kelembagaan menyasar Tim Percepatan Penurunann Stunting (TPPS) di kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.

Kedua, pendampingan konvergen kepada pelaku pembangunan di desa/kelurahan. Ketiga, komunikasi perubahan perilaku melalui kegiatan promosi, kampanye, mobilisasi social serta gerakan bersama dalam kegiatan dapur sehat atasi stunting , bapak bunda asuh anak stunting, aplikasi elektronik siap nikah siap hamil, ibu hami sehat, posyandu aktif, jambore kader.

Keempat, penguatan pendanaan dan kinerja anggaran kepada Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa dengan memastikan anggaran stunting masuk dalam dokumen perencanaan dan melakukan analisis kinerja anggaran melalui tagging, ketersediaan dan pemanfaatan anggaran.

“Dengan upaya-upaya tersebut yang dilakukan secara terintegrasi, kolaborasi dan bersinergi serta didukung dengan data, maka kita optimistis stunting di Indonesia bisa diturunkan termasuk di Sulteng. Dengan gotong royong kita bisa mengatasi stunting, saya yakin di daerah masing-masing entah itu di Sigi, Parimo, pastikan kita punya data, sehingga dengan seperti itu kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan,” tuturnya.

Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sulteng, Tenny C Soriton, melaporkan, posisi pertama pencapaian peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tertinggi 2022 adalah Kota Palu, dengan capaian 1.438 akseptor. Kemudian, Kabupaten Tolitoli 910 akseptor dan Donggala 899 akseptor berdasarkan data New Siga.

“Sementara, peserta KB Baru tertinggi tahun 2022 yakni Kota Palu dengan capaian 3.476 akseptor, diikuti Kabupaten Tolitoli 2.431 akseptor dan Donggala 2.144 akseptor,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, juga dideklarasikan keikutsertaan Dinas Sosial (Dinsos) Sulteng, sebagai Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) pada 100 keluarga sasaran di kecamatan Banawa Kota dan 120 keluarga sasaran di Kecamatan Palu Utara. Turut serta Bank BRI KCP Sudirman sebagai BAAS pada 25 Keluarga Sasaran dengan menyumbang dana sebesar  Rp10 juta, serta Hotel Santika Kota Palu yang ikut terlibat menjadi BAAS pada 5 Keluarga Sasaran.

Kegiatan pembukaan juga dirangkaikan dengan penandatanganan MOU antara Perwakilan BKKBN Sulteng dengan LPP TVRI Sulteng, PT Kelor Organik Indonesia, Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Koalisi Muda Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Tengah.HGA