RAYA – Sebanyak 199 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara () menerima surat keputusan pengangkatan.

SK tersebut diserahkan langsung Bupati Morut Delis Julkarson Hehi di Ruang Pola Kantor Bupati di Kolonodale, Jumat (10/2/2023).

Kegiatan ini turut dihadiri Kaban BKPSDM Morut Drs. Nimrod Adon Tandi, M.Si, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Morut Moh. Ridwan Dg Malureng S.Ag, serta Kaban Keuangan Masjudin Sudin SE, M.Si.

Ke-199 tenaga PPPK tersebut terdiri dari 181 tenaga guru dan 18 tenaga penyuluh .

Sesuai UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.

Kegiatan penyerahan SK PPPK ini dirangkaikan pula dengan kegiatan Sosialisasi Layanan Pembayaran Manfaat Program PT. Taspen.

Hal ini dilakukan mengingat saat ini tenaga PPPK tidak memiliki Tabungan dan Pegawai Negeri (Taspen) sehingga harus disosialisasikan tersendiri.

Para pegawai PPPK yang sudah cukup lama mengabdi sebagai tenaga honor ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas upaya pemkab Morut sehingga mereka bisa dinaikkan status kepegawaiannya menjadi PPPK.

“Terima kasih pak bupati untuk peningkatan status kami menjadi tenaga guru PPPK,” kata Fitce, guru PPPK dari Lemowalia, Tanah Wana, Bungku Utara.

Dalam sambutannya, menegaskan, keberadaan tenaga PPPK sangat strategis dan merupakan ujung tombak demi tercapainya visi misi Kabupaten Morowali Utara yakni masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera (SCS).

“Terima kasih atas pengabdian bagi masyarakat serta bagi daerah yang kita cintai ini. Percayalah, kebaikan yang kita taburkan pasti akan mendapatkan kebaikan pula,” ujarnya.

Mengenai sosialisasi Taspen, Bupati Delis mengatakan hal ini dilakukan mengingat pentingnya jaminan hari tua bagi para tenaga PPPK.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan lobby ke pemerintah pusat agar tunjangan profesi guru diberikan tanpa menunggu hasil dari pendidikan profesi guru.

“Kita berharap semoga ada kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam merespon aspirasi kami yang berada di daerah,” harapnya.VAN