SULTENG RAYA – Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan () Sulawesi Tengah, Irfa Ampri, menyebut, tahun lalu di daerah Sulteng mencapai Rp9,6 triliun.

Secara persentase, angka tersebut melampaui target dibebankan dengan kontraksi 129 persen.

“Pendapatan negara melanjutkan baik dan tumbuh tinggi sebesar 52,7 persen (yoy), ditopang kenaikan harga komoditas dan pemulihan ekonomi yang terjaga,” katanya saat konferensi pers, Rabu (7/2/2023).

Dari total realisasi itu, penerimaan perpajakan mencapai Rp8,8 triliun, 128,6 persen dari Perpres 98 tahun 2022 atau tumbuh 54,9 persen dari realisasi 2021. Untuk realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai adalah sebesar Rp2,7 triliun atau 169,6 persen dari Perpres 98/2022, atau meningkat 123,9 persen dibandingkan realisasi 2021.

Capaian penerimaan perpajakan, kata dia, didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan permintaan yang terus membaik, tren peningkatan harga komoditas, kenaikan harga komoditas utama ekspor, serta peningkatan permintaan dalam negeri terkait barang impor.

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan (PNBP) mencapai Rp774 miliar atau 136,6 persen sesuai Perpres 98/2022.

“Capaian itu meningkat 31,5 persen dibandingkan realisasi 2021, yang didukung oleh meningkatnya penerimaan dari BLU Universitad Tadulako dan BLU Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, serta membaiknya layanan PNBP Kementerian dan Lembaga (K/L) seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat,” katanya.

Sementara itu, pada aspek balanja negara, realisasi mencapai Rp25,0 triliun, meningkat 5,0 persen dari realisasi 2021. Hal itu kata dia, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang berperan sebagai shock absorber.

“Anggaran belanja tersebut ditujukan untuk melindungi perekonomian dan masyarakat terhadap dampak risiko ketidakpastian global,” ungkap Irfa Ampri.

Penyerapan belanja negara mencapai 101,0 persen dari Perpres 98/2022 terbagi pada realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp8,1 triliun atau 89,9 persen dari pagu, atau meningkat 15,4 persen dari 2021.

Peningkatan belanja dipengaruhi oleh antara lain peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung program penanganan -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.

“Tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan/vaksin penanganan covid-19. Tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat, melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng, BLT BBM, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta untuk penanggulangan bencana alam,” katanya.

Irfa juga menjabarkan ihwal realisasi anggaran ke Daerah dan Dana Desa (TKD) 2022. Realisasinya mencapai Rp16,9 triliun atau 107,4 persen dari pagu, meningkat 0,7 persen dibandingkan 2021.

Realisasi anggaran TKD tersebut dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), dan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pelaksanaan program BLT Desa.

“Pemda dengan realisasi TKDD tertinggi berada di Kabupaten Morowali dengan serapan belanja Transfer sebesar 130,7 persen. Sedangkan realisasi terendah berada di Kabupaten dengan realisasi mencapai 98,8 persen,” ungkapnya.

Kemudian untuk kinerja penyaluran PEN di wilayah Sulteng sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp3,1 triliun diluar subsidi dan ultra mikro (Umi). Capaian itu berasal dari penyaluran PEN cluster perlindungan masyarakat yang terdiri dari program Program Keluarga Harapan (PKH) dengan realisasi Rp398,2 miliar kepada 133 ribu lebih penerima, program Bantuan sebesar Rp502,4 miliar kepada 209 ribu lebih penerima, BLT minyak goreng sebesar Rp64,3 miliar untuk 214 ribu penerima.

Kemudian, BLT BBM sebesar Rp144,4 miliar kepada 239 ribu lebih penerima, BSU sebesar Rp63,1 miliar kepada 105 ribu buruh/naker, kartu Prakerja terealisasi Rp250,7 miliar kepada 70 ribu penerima, serta BLT Dana Desa yang telah tersalurkan sebeasar Rp567,5 miliar di 1.840 desa di Sulteng.

Kemudian untuk cluster penanganan kesehatan khususnya klaim pasien Covid-19 telah disalurkan sebesar Rp256,6 miliar kepada lima ribu lebih pasien, dan program insentif tenaga kesehatan yang telah disalurkan kepada 603 nakes dengan penyaluran Rp3,3 miliar. Serta, PEN cluster penguatan pemulihan ekonomi yang terdiri dari program padat karya PUPR sebesar Rp300,7 miliar, pada karya Kemenhub Rp1,4 miliar, program Infrastruktur Konektivitas PUPR Rp277,7 miliar, program ketahanan pangan PUPR sebesar Rp353,9 miliar.

Terdapat juga program untuk mendukung UMKM termasuk di Sulteng, dimana Pemerintah menyediakan beberapa stimulus yang masuk ke dalam program PEN untuk mendukung UMKM antara lain subsidi bunga (KUR dan Umi, red).

“Untuk 2022 total realisasi penyaluran KUR mencapai Rp4,12 triliun (naik 24 persen yoy) untuk 88.035 debitur. Sementara itu, pada pembiayaan UMi, total penyaluran mencapai Rp90,9 miliar (naik 186 persen yoy) kepada 20.600 debitur dengan peningkatan penyalur tertinggi berasal dari Kabupaten Donggala sebesar 706 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 160 juta,” tutup Irfa Ampri. RHT