SULTENG RAYA – Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan piagam pencangan ZI Kepala SKIPM Palu, Hamzah dan Sekretaris Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Hari Masyadi, serta disaksikan Wakil Wali Kota Palu, dr Reny A Lamadjido, pada kegiatan Pencanangan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM SKIPM Palu, di salah satu hotel di Kota Palu, Senin (30/1/2023).

Pembangunan ZI di instansi pemerintah memang menjadi salah satu prioritas Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, demi mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik. Bahkan, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah.

Kepala SKIPM Palu, Hamzah, mengatakan, Pencanangan ZI tersebut merupakan upaya pihaknya mempercepat tercapainya tujuan dari reformasi birokrasi. 

“Melalui kegiatan pencanangan ZI ini, kami berharap secara internal dapat menjadi momentum atau langkah awal untuk memulai perubahan yang bersifat perbaikan maupun peningkatan  menuju  reformasi birokrasi dan pelayanan yang lebih baik,” kata Hamzah.

Sementara itu, Sekretaris Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Hari Masyadi, mengatakan, melaksanakan seluruh sistem pembangunan ZI bukanlah perkara mudah. SKIPM Palu, sangat memerlukan  dukungan  sumberdaya  dan  sinergitas dari pemerintah daerah, instansi terkait, feedback dari masyarakat atau pengguna jasa.

Selain itu, adanya pengawasan dari lembaga lain, seperti Ombudsman RI, agar sistem itu bisa terus diperbaiki sampai mencapai tiga sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu birokrasi bersih dari KKN dan akuntabel, birokrasi efektif dan efisien dan birokrasi memiliki pelayanan publik berkualitas.

“Selain itu, perlu tentunya pengawasan dari pihak internal dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal, KKP. Olehnya, kepada pimpinan dan seluruh pegawai SKIPM Palu, saya menegaskan bahwa pencanangan pembangunan ZI ini merupakan upaya penting kita bersama, karena mencerminkan tekad dan komitmen kita bersama untuk menjadikan UPT SKIPM menjadi zona yang berintegritas, sebagai Wilayah WBK dan WBBM,” ujarnya.

Wawali Reny, menyampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu sangat mendukung upaya SKIPM Palu membangun  ZI.

“Sebagai pemerintah daerah, kami sangat mendukung kegiatan SKIPM Palu untuk membangun  ZI. Olehnya, saya mengajak kepada semua pihak untuk memberikan dukungan kepada SKIPM Palu, serta bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM,” kata Wawali Reny.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu juga akan menuju ke WBK dan WBBM.

“Alhamdulillah walaupun tahun 2021 zonanya berada di zona Merah, karena kerja keras kami tahun 2022 kami mendapat zona Hijau. Ini semua kerja keras kami ingin menghasilkan suatu pemerintahan yang clean,” ujarnya.

Ia berharap, tahun ini, WBK dan WBBM dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu.

“Ini sementara digodok, mudah-mudahan mereka juga bisa menjalankan semua yang diharapkan dari WBK dan WBBM. Sehingga Kota Palu keseluruhan instansinya sudah melaksanakan WBK dan WBBM,” ungkapnya.ULU/HGA