SULTENG RAYA – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulawesi Tengah (Sulteng) bekerjasama Tim Research Komunitas Studi Ekologi serta DPD IMM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan”.
Ketua DPD IMM Sulawesi Tengah, Adityawarman yang membuka acara itu dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Tengah harus dikaji secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“PSN seharusnya membawa kesejahteraan, bukan justru melahirkan krisis baru di sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Ketika lingkungan rusak, maka akses pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat akan ikut terancam,” katanya.
Dalam forum tersebut, Ketua DPD IMM Sulteng secara khusus menyoroti aktivitas PT Citra Palu Minerals (CPM), terutama terkait persoalan pengelolaan limbah yang dinilai memiliki potensi besar merusak ekologi lingkungan.
Ia menyampaikan bahwa isu limbah pertambangan harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan karena dampaknya bersifat jangka panjang.
“Masalah limbah PT CPM tidak boleh dianggap sepele. Jika pengelolaannya tidak dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan, maka risiko pencemaran lingkungan dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat adalah keniscayaan,” tegasnya.
FGD ini turut dihadiri oleh berbagai elemen gerakan masyarakat sipil dan aktivis lingkungan, diantaranya Serikat Buruh Solidaritas Perempuan Palu, Perempuan Mahardika Palu, LBH APIK Sulawesi Tengah, Yayasan KOMIU, serta Koalisi Perempuan Indonesia Anti Kekerasan (KPAN) Sulawesi Tengah. Kehadiran berbagai organisasi tersebut memperkaya diskusi dengan perspektif buruh, perempuan, bantuan hukum, dan keadilan ekologis.
Ketua DPD IMM Sulteng menambahkan bahwa kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor ini merupakan upaya IMM untuk membangun kajian berbasis riset dan advokasi yang kuat, terutama dalam mengawal kebijakan pembangunan agar tetap berpihak pada masyarakat dan lingkungan.
“FGD ini kami harapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi rujukan advokasi bersama dalam mengawal Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Tengah,” jelasnya.*/YAT
