SULTENG RAYA – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Untad menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Disrupsi Digitalisasi dan Tantangan Keberlanjutan Pemerintahan Berdampak” yang dilaksanakan di salah satu Hotel di Kota Palu, Kamis (20/11/2025).
Kegiatan tersebut diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari Mahasiswa dan Dosen Fisip Untad.
Adapun narasumber pada kegiatan tersebut yakni Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) adalah Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc., dan Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Arsal Aras, SE.,M.Si.
Dekan Fisip Untad, Dr. Muh. Nawawi, M.Si., dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membahas tentang peran digitalisasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.
“Tujuan kegiatan ini untuk mendukung keberlanjutan pemerintahan, memperkuat jejaring antara akademisi, praktisi dan pemerintah dalam menghadapi era transformasi digital, dan menumbuhkan kesadaran politik bahwa keberlanjutan pemerintahan bukan hanya soal ekonomi tapi juga soal nilai etika dan dampak kerja, untuk itu kegiatan ini diharapkan menunjang keberlanjutan pemerintahan ” katanya.
Sementara itu, Asisten 1 Pemprov Sulteng, Fahrudin Yambas, dalam sambutannya mengatakan pemerintah mengapresiasi kegiatan ilmiah tersebut, menurutnya kegiatan ini merupakan langkah ilmiah yang sangat trategis dalam mendukung pemerintah untuk mendorong pencapaian kualifikasi tata kelolah pemerintahan yang berkemajuan, yang akuntabel dan efisien.
“Tema tahun ini saya kira sangat terkait erat dalam rangka penguatan pemerintahan yakni disrupsi digitalisasi dan tantangan keberlanjutan pemerintahan berdampak, merupakan refleksi dari realitas yang sedang kita hadapi perkembangan teknologi perubahan perilaku masyarakat, serta dinamika perubahan yang cepat telah membawa pemerintahan di seluruh dunia pada fase perubahan besar,” katannya.
“Era distrubsi menuntut kita untuk tidak hanya mampu beradaptasi tetapi juga bertransformasi secara cerdas dan berkelanjutan, digitalisasi telah menjadi kebutuhan dasar dalam mewujudkan pemerintahan modern, namun digitalisasi tidak cukup hanya menghadirkan system dan aplikasi, tetapi harus dibangun dengan perinsip keberlanjutan termasuk aksesibilitas kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, kestabilan pelayanan publik, dan keamanan data,” ujarnya menambahkan.
Dirinya berharap, kegiatan ini dapat melahirkan gagasan-gagasan yang dapat membantu pemerintah untuk melahirkan kebijakan publik yang tepat.
“Gagasan yang lahir melalui forum ini sangat berarti dalam merumuskan kebijakan publik yang paling tepat, pemerintah memandang kolaborasi dan elaborasi adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan era digital, pemerintah membutuhkan saran dari akademik untuk memperkuat konsep teori dan kerangka kebijakan,” katanya. JAN
