SULTENG RAYA – Wakil Bupati (Wabup) Banggai, H. Furqanuddin Masulili, membuka sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka transformasi digital menuju penerapan Pemerintah Digital (Pemdi), di salah satu hotel di Luwuk, Jumat (12/9/2025).

Dalam sambutannya, Wabup Banggai menyampaikan, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal itu ditunjukkan dengan nilai indeks SPBE mencapai 3,58 atau berpredikat sangat baik pada tahun 2024, menjadi modal yang baik bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai untuk bertransformasi menuju Pemdi ke depan.

“Untuk menuju ke sana, Pemkab Banggai melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP), terus mendorong percepatan transformasi digital, salah satunya melalui peningkatan kapasitas ASN,” kata Wabup.

Menurutnya, transformasi digital di pemerintah harus menjadi budaya kerja dan menciptakan ekosistem yang memungkinkan layanan publik lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Transformasi digital bukan hanya persoalan teknologi semata, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola perubahan di semua level pemerintahan dan masyarakat,” jelas Wabup.

Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Toni Dwi Susanto menekankan, Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menerapkan digitalisasi dalam birokrasi. Hal itu sudah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Reformasi Birokrasi (RB), termasuk di dalamnya, indeks pemerintahan digital. “Suka tidak suka, Banggai harus mempersiapkan pemerintah digital,” kata Toni.

Menurutnya, penerapan SPBE, berfokus pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur digital. Sementara Pemdi, harus dimulai dari strategi transformasi digital yang mampu memadukan semua program prioritas pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, program unggulan Gerbang Digital dan Terang yang menjadi tanggung jawab DKISP Banggai bisa menjadi lokomotif penggerak bagi program Gerbang lainnya.

“Jadi, yang diminta dari pemerintah digital, melihat teknologi bukan sekadar platform saja, tapi menyatukannya di dalam program prioritas pimpinan daerah sebagai satu kesatuan,” jelasnya.

Ke depan kata Toni, Pemda diharapkan mampu menyatukan 9 layanan publik yang terkait dengan 9 program Gerbang pemerintah daerah dalam satu portal.*/MAN