SULTENG RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan berupa Aset Tetap melalui hibah kepada Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aljufrie.

Penyerahan hibah dilakukan oleh Kepala OJK Sulteng, Bonny Hardi Putra selaku pemberi hibah, kepada Hamdan HI. Rampadio, Ketua Umum Yayasan Alkhairaat, selaku penerima hibah. Giat itu dilaksanakan di Ruang Serba Guna Kantor OJK Sulteng, Jalan Kartini, Kota Palu, Selasa (17/6/2025).

Adapun hibah tersebut berupa 66 item barang yang sebelumnya merupakan aset tetap milik OJK Sulteng diserahterimakan secara resmi untuk dimanfaatkan oleh Yayasan Alkhairaat. Barang-barang hibah itu, diharapkan dapat mendukung aktivitas kelembagaan Yayasan dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan.

Hal itu menjadi bentuk nyata kontribusi OJK di daerah dalam mendorong peran serta kelembagaan lokal, khususnya di bidang pendidikan dan keagamaan. Pemindahtanganan aset itu sejalan dengan prinsip efisiensi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta bentuk sinergi OJK dengan pemangku kepentingan strategis di daerah.

“Kami berharap hibah ini dapat memberikan nilai manfaat dan mendukung aktivitas Yayasan Alkhairaat dalam memberikan layanan pendidikan dan sosial kepada masyarakat. Ini juga menjadi bagian dari kontribusi OJK dalam memperkuat inklusi dan literasi keuangan berbasis komunitas,” ujar Bonny Hardi Putra saat menyampaikan sambutan.

Yayasan Alkhairaat, sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan sumber daya manusia di Sulteng, menyambut baik hibah itu, dan menyatakan komitmennya untuk menggunakan barang-barang hibah secara optimal dan bertanggung jawab.

Sebagai lembaga negara yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, OJK tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berkomitmen untuk membangun hubungan kelembagaan yang sinergis dengan berbagai elemen masyarakat daerah.

Melalui kegiatan itu, OJK Sulteng memperkuat peran strategisnya dalam pembangunan daerah, termasuk mendorong penguatan tata kelola, literasi keuangan, dan kolaborasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. */RHT