SULTENG RAYA – Wali Kota Palu diwakili Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, menghadiri kegiatan Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, (22/4/2024).
Giat yang bertempat di Kebun Anggur Duyu Bangkit, Kelurahan Duyu, Kota Palu tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
Sekkot Irmayanti menyatakan, Pemkot Palu menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam menyelenggarakan kegiatan Gerakan Sinergi Reforma Agraria itu.
Menurutnya, kegiatan itu bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah terkait kepemilikan lahan, tetapi juga bisa membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku usaha.
“Tentunya, harapan kami terkait lahan-lahan masyarakat khususnya pada lahan pertanian ini bisa terselesaikan,” kata Sekkot.
Sekkot menyatakan, permasalahan lahan pertanian menyebabkan hasil panen terbatas dan pemasarannya juga masih terbatas, sehingga perlu diperhatikan demi peningkatan pendapatan para pelaku usaha.
“Harapan kami kegiatan Reforma Agraria ini akan terus berlanjut. Kami tentunya juga akan bersama-sama dengan Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu, akan bersinergi bersama-sama mencari mitra-mitra yang bisa memberikan pendampingan kepada pelaku-pelaku usaha kita,” harap Sekkot.
“Ini menjadi hal yang sangat baik dan kami menyambut baik program ini. Karena ini sangat membantu sekali,” ujar Sekkot menambahkan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Sulteng, Freddy A. Kolintama menyebut, kegiatan itu sebagai bentuk implementasi Perpres 62 tahun 2023, dimana ingin mewujudkan reforma agraria yang bukan saja
mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, tapi juga untuk menyejahterakan masyarakat.
Ia mengatakan, Sinergitas Reforma Agraria bukan hanya antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan pihak ATR/BPN, namun juga melibatkan stakeholder yang ada, seperti Bank Indonesia.
“Salah satu contoh, kita berada di Kampung Reforma Agraria Kelurahan Duyu, ini adalah bentuk kerjasama sinergi beberapa pihak pemerintah daerah, dinas terkait, kemudian Kementerian ATR/BPN, dan di sini juga ada Bank Indonesia,” ungkapnya. */RHT