Situasi ini semakin terasa janggal ketika kabar serupa juga menimpa Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Parigi Moutong, yang notabene menjadi representasi resmi para guru. Ketua PGRI Parigi Moutong, Gazali menyebut ketiadaan undangan bagi organisasi profesi tersebut memunculkan kesan kurangnya ruang bagi suara pendidik dalam momentum penting daerah.
Tak hanya itu, sejumlah pegawai yang kini berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi juga mengaku mulai merasa terpisah dari dinamika daerah, terutama sejak pengalihan kewenangan dilakukan. “Sejak kami di bawah provinsi, setiap HUT kabupaten tidak pernah lagi diundang,” ujar salah satu pegawai.
Di tengah perayaan yang sarat makna, suara-suara ini menjadi pengingat bahwa kebersamaan adalah esensi utama dari sebuah peringatan hari jadi. Bukan semata tentang kemeriahan, tetapi tentang siapa saja yang turut dirangkul dalam perjalanan itu.
Harapan pun mengemuka, agar ke depan perayaan hari jadi Kabupaten Parigi Moutong dapat lebih inklusif, memberi ruang bagi seluruh elemen masyarakat—termasuk para guru dan tenaga kependidikan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan generasi.
“Harapan kami sederhana, kabupaten ini milik semua masyarakat Parigi Moutong, bukan hanya segelintir orang,” ucap seorang guru, menyiratkan keinginan akan perayaan yang benar-benar menjadi milik bersama. AJI
