SULTENG RAYA – Pelayanan kesehatan seharusnya berjalan tanpa jeda, apalagi ketika menyangkut keselamatan nyawa. Namun di Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, realitas berkata lain. Di balik proses rujukan pasien yang semestinya cepat dan pasti, tersimpan persoalan yang lebih dalam: sistem yang tidak selalu siap menjawab kebutuhan darurat.
Pengakuan Plt Kepala Puskesmas Moutong, Nurlian, yang terpaksa meminjam dana dari pengelola tambang emas ilegal menjadi potret nyata situasi tersebut. Sebuah langkah yang lahir dari keterpaksaan, namun sekaligus membuka ruang diskusi tentang bagaimana layanan publik dikelola.
Di satu sisi, tenaga kesehatan dituntut sigap menyelamatkan pasien tanpa menunggu. Namun di sisi lain, mereka dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang belum tentu cair tepat waktu. Dalam kondisi seperti itu, pilihan menjadi sempit—bahkan berisiko.
Sorotan keras pun datang dari Tokoh Pemuda Parigi Moutong, Moh Irhan. Ia menilai peristiwa tersebut sebagai sinyal kuat kegagalan pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat. “Ironis. Di satu sisi masyarakat butuh layanan cepat, tapi fasilitas kesehatan justru harus berutang untuk menyelamatkan nyawa. Ini bentuk kegagalan negara hadir,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Dalam pandangannya, pelayanan kesehatan bukan sekadar program, melainkan hak dasar yang tidak boleh tersandera persoalan administratif seperti keterlambatan anggaran. Ketika puskesmas harus mencari pinjaman, apalagi dari sumber yang tidak sah, maka ada celah besar dalam tata kelola yang tak bisa lagi ditutupi.
