Nada serupa datang dari politisi PPP, Abdin. Ia menyoroti janji penerangan jalan yang sempat disampaikan Wakil Bupati pada awal tahun. Saat itu, target ambisius dicanangkan: seluruh lampu jalan di Kota Parigi akan menyala. Namun di lapangan, cerita yang berkembang tak sepenuhnya sejalan. “Memang ada yang sudah menyala, tapi faktanya masih banyak titik yang gelap. Ini berdampak langsung, bahkan memicu kecelakaan di sejumlah wilayah,” kata Abdin.
Bagi masyarakat, lampu jalan bukan sekadar fasilitas, tetapi simbol kehadiran negara dalam menjamin keamanan dan kenyamanan. Ketika sebagian wilayah masih gelap, maka yang dipertanyakan bukan hanya lampunya, tetapi juga komitmen terhadap janji.
Tak berhenti di situ, Abdin juga menyinggung hal yang lebih bersifat historis dan emosional, penghargaan terhadap para pejuang pemekaran Kabupaten Parigi Moutong. Menjelang peringatan HUT ke-24 tahun 2026, ia menilai perhatian terhadap mereka masih minim. “Selama ini belum pernah ada undangan khusus bagi para pejuang pemekaran. Padahal mereka punya jasa besar bagi daerah ini,” tegasnya.
Rangkaian kritik yang mengalir dalam forum resmi tersebut menjadi lebih dari sekadar catatan evaluasi tahunan. Ia menjelma sebagai sinyal bahwa DPRD mulai meningkatkan tekanan terhadap pemerintah daerah—bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap janji politik tidak berhenti sebagai slogan.
Gerbang Desa, sebagai sebuah visi, kini berada di persimpangan, antara harapan yang dulu dijanjikan dan tuntutan realisasi yang kini ditagihkan. Di titik inilah, publik menunggu—apakah ia akan benar-benar menjadi jalan masuk menuju perubahan, atau sekadar gerbang yang belum sempat terbuka sepenuhnya. AJI
