Di sisi lain, integritas pemilih juga dinilai masih perlu diperkuat, terutama karena praktik politik uang masih kerap terjadi dalam setiap kontestasi pemilu. Hal ini berdampak pada tingginya biaya politik yang harus ditanggung oleh para peserta pemilu. “Di Pulau Jawa misalnya, untuk menjadi gubernur membutuhkan biaya minimal sekitar Rp500 miliar. Ini menunjukkan bahwa biaya politik kita masih sangat besar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, para peserta pemilu umumnya memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan pengaruh lainnya yang kemudian dimanfaatkan untuk memenangkan kontestasi. Heddy juga mengungkapkan bahwa dalam satu tahun terakhir DKPP menangani sebanyak 795 perkara dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Sementara itu, jumlah komisioner DKPP hanya lima orang.
Selain itu, ia menyinggung masih adanya kasus pergeseran suara yang terjadi pada tahap pemungutan maupun penghitungan suara yang melibatkan penyelenggara pemilu akibat pengaruh peserta pemilu. Akibat pelanggaran tersebut, puluhan penyelenggara pemilu dari tingkat kabupaten hingga nasional harus diberhentikan.
Menurutnya, apabila pemilu dapat diselenggarakan secara baik dan berintegritas, maka sebenarnya tidak diperlukan lagi lembaga pengawas seperti DKPP maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam kondisi ideal, cukup ada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu.
Ia mencontohkan praktik di Jerman, di mana penyelenggara pemilu bersifat ad hoc dan melibatkan para akademisi yang secara sukarela menjalankan tugas tersebut. “Hal itu dapat terjadi karena budaya demokrasi di negara tersebut sudah tumbuh sehat,” jelasnya.
Ia menegaskan, selama demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya matang, maka berbagai upaya perbaikan masih harus terus dilakukan untuk memperkuat sistem demokrasi yang sehat, efisien, dan berintegritas tanpa memerlukan biaya politik yang sangat besar.
Dalam kesempatan itu, Heddy juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Universitas Tadulako yang telah memfasilitasi pelaksanaan seminar nasional tersebut. Ia menilai Untad memiliki kontribusi besar dalam perkembangan demokrasi, khususnya di Sulawesi Tengah. Bahkan, menurutnya, kontribusi tersebut juga terlihat di tingkat nasional melalui kehadiran salah satu akademisi Untad, Irmawati Petta Lolo, yang saat ini menjabat sebagai anggota komisioner DKPP pusat.
