“Jika tunjangan tetap ada, lalu kendaraan juga disewa, ini berpotensi menciptakan pemborosan terselubung. Di sinilah pentingnya evaluasi menyeluruh,” ujarnya.
Nada kritik semakin menguat ketika ia menyinggung orientasi kebijakan anggaran yang dinilai berpotensi melenceng dari tujuan utama. “Apakah ini benar-benar untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, atau justru mengarah pada pemenuhan fasilitas yang berlebihan? Ini yang harus dijawab secara terbuka,” katanya.
Dalam pandangannya, pemerintah daerah sejatinya memiliki opsi yang lebih rasional dan berkelanjutan, seperti pengadaan kendaraan secara bertahap atau optimalisasi aset yang telah dimiliki, ketimbang bergantung pada skema sewa jangka panjang dengan beban anggaran besar setiap tahun.
Ia pun mengajukan sejumlah pertanyaan krusial yang hingga kini belum terjawab secara transparan. Mulai dari jumlah kendaraan yang disewa, dasar perhitungan anggaran, hingga efektivitas kebijakan tersebut dibandingkan alternatif lain yang lebih efisien.
“Akuntabilitas harus menjadi pijakan utama. Sejauh mana pengawasan dilakukan? Apakah kebijakan ini benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan, atau justru menjadi beban anggaran yang berulang?” pungkasnya.
Di tengah tuntutan publik akan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien, kebijakan anggaran semacam ini menjadi ujian nyata: apakah keberpihakan benar-benar pada rakyat, atau justru tersandera oleh pola belanja yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik. AJI
