Pemerintah daerah mengajukan sejumlah usulan strategis, mulai dari pembangunan RTJK sisa daya tampung, jalan lingkungan kawasan, tanggul abrasi pantai, drainase, hingga pengembangan sentra pelelangan ikan, koperasi nelayan, wisata bahari transmigrasi, serta penguatan armada kapal tangkap dan bagan apung.
Menteri M. Iftitah Sulaiman merespons positif dan menyatakan proposal akan dipelajari lebih lanjut. Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan pusat melalui fokus nyata pada pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
“Fokus Kementerian Transmigrasi adalah peningkatan produktivitas masyarakat dengan membuka lapangan kerja melalui pembangunan ekosistem ekonomi, seperti pengembangan desa modern,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri juga mengungkap adanya calon investor asal Tiongkok yang berminat mengembangkan komoditas kelapa dengan kebutuhan lahan sekitar 2.000 hektare. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Audiensi ini menjadi panggung diplomasi pembangunan. Namun pertanyaan publik tetap mengemuka: sejauh mana kunjungan “rame-rame” ke Jakarta itu akan bermuara pada percepatan solusi konkret di kampung-kampung transmigrasi?
Di tengah jalan rusak, irigasi yang belum pulih, dan ribuan warga yang masih bergelut dengan kemiskinan, masyarakat Parigi Moutong menunggu lebih dari sekadar foto bersama dan nota kesepahaman. Mereka menunggu realisasi. Sebab pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekadar perjalanan dinas kolektif ke Ibu Kota, melainkan keberanian memastikan setiap langkah birokrasi berujung pada kesejahteraan nyata di tanah sendiri. AJI
