Karena itu, penguatan infrastruktur dasar—terutama pembangunan jalan desa terus didorong guna membuka konektivitas dan akses ekonomi masyarakat. Dukungan pemerintah provinsi, termasuk bantuan sarana prasarana dan alat berat untuk percepatan pembangunan berbasis swakelola, sangat diharapkan.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, MSi dalam arahannya menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Ia meminta seluruh kepala daerah hingga kepala desa bekerja dengan satu data kemiskinan yang valid, sehingga intervensi program benar-benar menyasar masyarakat sesuai kategori desil.
Menurutnya, bantuan pemerintah tidak boleh lagi salah sasaran. Fokus pembangunan harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat miskin: rumah layak huni, sandang, pangan, serta layanan dasar lainnya.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa terdapat enam kabupaten di Sulawesi Tengah dengan angka kemiskinan di atas 12 persen yang menjadi prioritas intervensi pemerintah provinsi, termasuk Parigi Moutong. “Keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya program, tetapi sejauh mana kita mampu mengangkat masyarakat keluar dari garis kemiskinan,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar perencanaan pembangunan tidak dilandasi kepentingan politik, melainkan skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat. Verifikasi data hingga tingkat desa menjadi kunci agar kebijakan tepat sasaran dan berdampak nyata. Rakor yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan itu pun menjadi lebih dari sekadar forum koordinasi.
Ia menjadi simpul kolaborasi menyatukan data, menyelaraskan langkah, dan menguatkan tekad demi percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Parigi Moutong secara berkelanjutan. AJI
