Pertanyaan itu kian relevan jika dibandingkan dengan kondisi daerah. Hingga kini, Parigi Moutong masih menghadapi berbagai pekerjaan rumah dari infrastruktur dasar yang belum merata, dukungan sektor pertanian dan perikanan, hingga penguatan ekonomi rakyat yang terus membutuhkan intervensi anggaran.
Dalam konteks tersebut, pembangunan parkiran mobil dinas dinilai sulit ditempatkan sebagai kebutuhan mendesak. “Ini soal keberpihakan anggaran. Ketika kebutuhan dasar masyarakat belum tertangani optimal, belanja seperti ini berpotensi menggerus kepercayaan publik,” tegas Dedi.
Ia mengingatkan, pembiaran terhadap belanja non prioritas dapat menjadi preseden buruk dalam pengelolaan APBD. Efisiensi, jika tidak disertai konsistensi kebijakan, hanya akan menjadi jargon tanpa makna. “Kalau tidak ada koreksi, efisiensi tinggal slogan. Padahal APBD seharusnya menjadi instrumen utama untuk melayani kepentingan publik, bukan sekadar memenuhi kenyamanan birokrasi,” pungkasnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi sejumlah media ke Bagian Renkeu Setda Parigi Moutong belum membuahkan hasil. Salah seorang staf menyebutkan Kepala Bagian Renkeu tidak berada di kantor. “Bu Kabag sedang keluar,” kata staf tersebut.
Sejumlah kasubag juga disebut tidak berada di tempat. Sejumlah wartawan sempat menunggu hampir satu jam sebelum mendapat informasi bahwa pejabat terkait tidak akan kembali ke kantor karena alasan keluarga. Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan aplikasi pesan singkat Whatsapp belum mendapat respons. AJI
