Sementara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) diharapkan terus memperkuat fungsi pendampingan hukum bagi pemerintah daerah, sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Untuk bidang Intelijen, Kajati menekankan pentingnya mengedepankan deteksi dini terhadap potensi kerawanan hukum, serta meningkatkan kegiatan penerangan hukum agar kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin kuat.
Selain itu, Kajati juga menyoroti aspek teknis, antara lain percepatan penyerapan anggaran, efektivitas pengelolaan administrasi, serta sinergi internal antar bidang agar seluruh program kerja dapat terealisasi sesuai target.
Kajati menegaskan, keberhasilan organisasi tidak terlepas dari kolaborasi, komunikasi yang solid, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan dinamika di lapangan. “Saua minta semua bekerja dengan penuh integritas, memahami dan menjalankan tugas pokok serta fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya,”tutup Rahmat.AMR
